NASIONAL, RN Today.com – Visi Indonesia Emas 2045 kerap dibahasakan sebagai puncak pencapaian bangsa: negara maju, berdaulat, adil, dan makmur ketika usia kemerdekaan menginjak satu abad. Namun, di balik retorika besar tersebut, terdapat fondasi yang sering luput dari perhatian serius, yakni anak-anak yang hari ini duduk di bangku sekolah dasar atau masih dalam gendongan ibunya. Merekalah generasi yang akan memikul beban sekaligus kehormatan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pertanyaan mendasarnya bukan lagi “apakah Indonesia Emas akan tercapai”, melainkan “apakah anak-anak kita hari ini disiapkan untuk menjadi jembatan yang kokoh menuju masa depan itu”.
Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 dari Badan Pusat Statistik mencatat Total Fertility Rate (TFR) Indonesia sebesar 2,13, dengan Angka Kematian Bayi (IMR) sebesar 14,12 per 1.000 kelahiran hidup, sementara proporsi lansia telah mencapai 11,97 persen dari total populasi. Struktur demografi semacam ini menegaskan bahwa Indonesia masih berada dalam jendela bonus demografi, yakni proporsi penduduk usia produktif yang besar, namun jendela tersebut tidak terbuka selamanya. Bonus demografi hanya berbuah kesejahteraan jika kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan memadai; sebaliknya, tanpa investasi tepat pada tumbuh kembang anak, ia dapat berubah menjadi beban demografi berupa pengangguran struktural di masa depan.
Data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) menunjukkan prevalensi stunting nasional pada 2025 berada di angka 18,8 persen, artinya hampir 20 dari 100 anak Indonesia masih mengalami tengkes. Tren penurunannya memang konsisten namun melambat: dari 24,4 persen (2021), turun ke 21,6 persen (2022), hampir stagnan di 21,5 persen (2023), lalu menjadi 19,8 persen (2024) sebelum mencapai 18,8 persen pada 2025. Angka ini masih jauh dari target pemerintah sebesar 14,2 persen pada 2029 dan di bawah 5 persen pada 2045, standar yang lazim dimiliki negara-negara maju.
Yang lebih memprihatinkan, ketimpangan antar wilayah masih tajam. BKKBN mencatat 26 dari 34 provinsi berada di atas rata-rata nasional, dengan provinsi tertinggi di kawasan Nusa Tenggara mencapai sekitar 37 persen, sementara Bali menjadi provinsi dengan prevalensi terendah, yakni 8,7 persen.
Di Maluku sendiri, data BKKBN memperlihatkan sebanyak 147.657 kepala keluarga terindikasi berisiko tengkes berdasarkan indikator sanitasi, pola makan, serta kondisi sandang dan pangan keluarga. Kondisi ini menegaskan bahwa jembatan menuju Indonesia Emas berisiko retak sejak dari fondasinya di kawasan Indonesia Timur, apabila persoalan gizi anak tidak diselesaikan secara sungguh-sungguh dan berbasis data wilayah.
Di sisi lain, terdapat catatan positif yang patut diapresiasi. Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024, capaian kinerja program Bangga Kencana, termasuk percepatan penurunan stunting, berhasil melampaui target dengan realisasi di atas 100 persen berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga kader keluarga, dapat menghasilkan capaian nyata meskipun tantangan geografis kepulauan Maluku tidak ringan.
Selain aspek kesehatan, data Kementerian Pendidikan mencatat provinsi Maluku memiliki 1.644 peserta didik berkebutuhan khusus dari total 391.407 anak usia sekolah, dengan sebagian belum sepenuhnya terlayani secara inklusif. Kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah kepulauan dan perkotaan besar tetap menjadi tantangan struktural yang memengaruhi kesiapan anak sebagai penopang masa depan bangsa.
Dari perspektif ilmu kesejahteraan sosial, investasi pada anak semestinya dipahami sebagai investasi jangka panjang yang bersifat lintas sektor, melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan negara secara simultan. Pendekatan generalis dalam pekerjaan sosial menekankan bahwa intervensi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus memperhatikan ekosistem tumbuh kembang anak secara holistik, dari lingkungan mikro keluarga hingga kebijakan makro negara.
Pada akhirnya, data dari BKKBN dan BPS memperlihatkan bahwa jembatan menuju Indonesia Emas masih membutuhkan penguatan fondasi, terutama di kawasan Indonesia Timur seperti Maluku. Komitmen konkret untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan setara untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berkarakter menjadi prasyarat mutlak agar cita-cita besar Indonesia Emas 2045 tidak sekadar menjadi slogan tanpa fondasi yang kokoh…..
Oleh :Sofietje Edwin Pattipeilohy, S.Sos
PKB Muda.
Editor : RN01
