EKONOMI PENDIDIKAN

JANGAN TUTUP POLEMIK DANA REVITALISASI SBT DENGAN DISKUSI SAGU! KEJATI MALUKU DIDESAK USUT DUGAAN PEMOTONGAN 10 PERSEN

Share Berita

AMBON, RN Today.com — Polemik dugaan pemotongan 10 persen dana rehabilitasi (Revitalisasi ) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) jangan sampai tenggelam di balik panggung diskusi publik hilirisasi sagu. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Kejaksaan Negeri (Kejari) SBT didesak segera menuntaskan persoalan yang sebelumnya memicu demonstrasi besar-besaran di Kantor Kejati Maluku.

Sorotan publik semakin menguat setelah sejumlah pemuda yang disebut memiliki keterkaitan dengan kelompok yang sebelumnya menyuarakan persoalan dana Revitalisasi turut terlibat dalam kegiatan diskusi publik hilirisasi sagu bersama Bupati SBT di Kota Ambon. Situasi ini memunculkan pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat: apakah polemik dana Revit sudah menemukan penyelesaian, atau justru mulai kehilangan perhatian?

HUKUM JANGAN KALAH OLEH KEPENTINGAN KEKUASAAN!

Kejati Maluku harus memanggil dan meminta klarifikasi seluruh pihak yang namanya disebut dalam polemik tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan Bupati SBT maupun keluarganya. Jika tidak terbukti, sampaikan secara terbuka kepada publik. Namun, jika ditemukan bukti pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

Jangan sampai muncul kesan bahwa ada pihak yang harus mempertanggungjawabkan persoalan ini, sementara pihak lain seolah kebal dari pemeriksaan hanya karena jabatan dan hubungan kekeluargaan.

DISKUSI SAGU DI AMBON, MENGAPA BUKAN DI SBT?

Hilirisasi sagu memang penting bagi masa depan ekonomi masyarakat SBT. Namun, mengapa diskusi yang membicarakan masa depan daerah justru dilaksanakan di Ambon, bukan di SBT dengan melibatkan langsung pemuda, mahasiswa, aktivis, petani, tokoh adat, dan masyarakat setempat?

Jika menggunakan anggaran daerah untuk menyewa fasilitas hotel, sumber pembiayaan dan rincian pengeluarannya juga harus transparan kepada publik.

JANGAN GANTI TUNTUTAN KEADILAN DENGAN SEREMONI PEMBANGUNAN!

Masyarakat SBT tidak hanya membutuhkan diskusi dan narasi pembangunan. Masyarakat membutuhkan transparansi, keberanian, dan kepastian hukum.

Kejati Maluku harus menjawab polemik dugaan pemotongan 10 persen dana Revitalisasi secara terbuka. Jangan biarkan persoalan uang rakyat berhenti menjadi perbincangan tanpa kejelasan.

Sebab, hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jabatan bukan tameng, hubungan keluarga bukan kekebalan, dan uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan!

Editor: RN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *