Maluku, RN Today.com – Nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dinilai layak dipertimbangkan sebagai salah satu figur untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Penilaian tersebut didasarkan pada pengalaman politik, kemampuan menjembatani komunikasi eksekutif dan legislatif, serta kapasitas intelektual dan manajerial yang dimilikinya.
Pandangan itu disampaikan Dr. Hobarth Williams Soselisa, S.Sos., M.Si., Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), dalam sebuah analisis akademik bertajuk “Dasco dan Kebutuhan Jembatan dalam Presidensialisme Multipartai”.
Menurut Soselisa, dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan politik atau pergantian figur, melainkan keputusan ketatanegaraan yang membutuhkan pertimbangan matang terkait kapasitas, legitimasi, dan kebutuhan pemerintahan hingga akhir masa jabatan 2029.
Ia menguraikan, dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, hubungan antara pemerintah dan parlemen membutuhkan figur yang mampu menjaga komunikasi politik lintas partai dan fraksi.
Mengacu pada pemikiran Scott Mainwaring (1993), kombinasi sistem presidensial dan multipartai merupakan konfigurasi politik yang tidak mudah dikelola. Presiden memang memperoleh mandat langsung dari rakyat, tetapi pelaksanaan kebijakan pemerintahan tetap membutuhkan dukungan parlemen yang memiliki kepentingan politik beragam.
Dalam konteks tersebut, pengalaman Dasco di lembaga legislatif dinilai menjadi salah satu modal penting.
Dasco tercatat menjadi anggota DPR RI sejak periode 2014-2019. Ia pernah bertugas di Komisi III yang membidangi hukum dan HAM, serta menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan.
Selanjutnya, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI selama dua periode berturut-turut, yakni 2019-2024 dan 2024-2029.
Pengalaman tersebut, menurut Soselisa, memberinya pemahaman mengenai bagaimana kebijakan pemerintah diterjemahkan ke dalam proses legislasi, penganggaran, hingga pembentukan konsensus politik.
KEMAMPUAN NEGOSIASI DAN KOMUNIKASI POLITIK
Selain pengalaman legislatif, kemampuan membangun komunikasi politik juga menjadi aspek yang disoroti.
Soselisa mengutip pemikiran Richard Neustadt (1960), yang menjelaskan bahwa kekuasaan presiden pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk membujuk.
Artinya, kewenangan formal seorang pemimpin tidak selalu cukup untuk memastikan kebijakan berjalan. Diperlukan kemampuan membaca kepentingan, membangun negosiasi, serta meredakan ketegangan politik.
Dalam pandangan tersebut, Wakil Presiden idealnya menjadi figur yang memperluas kemampuan komunikasi dan persuasi Presiden, bukan justru menjadi pusat persaingan kekuasaan baru.
Sebagai salah satu pendiri sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco dinilai memiliki pengalaman dalam membangun komunikasi antara pemerintah, parlemen, dan berbagai kepentingan politik.
Kemampuan tersebut dipandang relevan dengan kebutuhan pemerintahan yang harus menjaga stabilitas tanpa mengabaikan aspirasi publik.
LATAR PENDIDIKAN DAN KAPASITAS MANAJERIAL
Aspek lain yang menjadi pertimbangan adalah latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional Dasco.
Ia diketahui memiliki latar pendidikan teknik elektro dari Universitas Pancasila, kemudian melanjutkan pendidikan hukum hingga meraih gelar doktor dari Universitas Islam Bandung pada 2015.
Pada Desember 2022, Dasco juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan.
Pengalaman sebagai pengusaha dan praktisi hukum turut dinilai memberikan kombinasi kemampuan teknis, pemahaman hukum, serta pertimbangan manajerial.
Menurut Soselisa, kombinasi tersebut penting karena jabatan Wakil Presiden dalam praktik pemerintahan kerap memperoleh mandat koordinatif, mulai dari percepatan pembangunan daerah hingga reformasi birokrasi.
Dengan demikian, seorang Wakil Presiden membutuhkan kemampuan memahami proses legislasi, logika penganggaran, serta disiplin manajemen pemerintahan.
DUA CATATAN KRITIS
Meski menilai Dasco memiliki sejumlah keunggulan, Soselisa menegaskan bahwa penilaian akademik tidak boleh berubah menjadi dukungan tanpa kritik.
Ia mengajukan dua catatan penting
Pertama, Dasco belum memiliki pengalaman langsung menduduki jabatan eksekutif. Pengalaman panjang di parlemen memang dapat menjadi modal untuk memahami kebijakan pemerintah, tetapi kemampuan mengelola birokrasi dan menjalankan administrasi pemerintahan tetap harus dibuktikan.
Kedua, kedekatan Dasco dengan Presiden dan partai penguasa berpotensi memunculkan persoalan dalam menjaga prinsip saling mengimbangi antarlembaga kekuasaan.
Mengacu pada pemikiran Arend Lijphart (1999), demokrasi yang matang membutuhkan pembagian kekuasaan dan penghormatan terhadap keberadaan oposisi.
Karena itu, apabila dipercaya menduduki jabatan Wakil Presiden, Dasco dituntut menunjukkan bahwa loyalitas utamanya berada pada konstitusi dan kepentingan rakyat, bukan semata-mata kepentingan partai politik.
MALUKU MEMBUTUHKAN JEMBATAN ASPIRASI DAERAH
Bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Maluku, kebutuhan terhadap figur nasional yang mampu menjembatani aspirasi daerah menjadi persoalan penting.
Soselisa menilai, wilayah kepulauan membutuhkan perhatian serius agar kepentingan pembangunan daerah tidak tenggelam dalam tarik-menarik kepentingan politik di tingkat pusat.
Figur yang memiliki pengalaman menyerap aspirasi melalui parlemen dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan nasional dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan, termasuk bagi daerah-daerah pinggiran.
Pada akhirnya, Soselisa menegaskan bahwa kewenangan konstitusional pengusulan calon Wakil Presiden berada di tangan Presiden, sedangkan keputusan pemilihan berada pada MPR sesuai mekanisme konstitusi.
Namun, berdasarkan tiga indikator utama, yakni kemampuan menjembatani eksekutif dan legislatif, kecakapan komunikasi politik, serta kapasitas intelektual dan manajerial, Sufmi Dasco Ahmad dinilai sebagai salah satu pilihan yang rasional untuk dipertimbangkan.
Menurutnya, kebutuhan pemerintahan hingga 2029 bukan sekadar mencari pengisi jabatan yang kosong, melainkan menghadirkan figur yang mampu menopang stabilitas pemerintahan sekaligus menjaga prinsip-prinsip demokrasi.
Oleh : Dr. Hobarth Williams Soselisa, S.Sos., M.Si.
Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Kristen Indonesia Maluku.
Editor: Admin RN
