Maluku, RN Today.com – Pemahaman terhadap batas kewenangan pengelolaan wilayah darat dan laut menjadi salah satu faktor penting dalam merancang pembangunan berkelanjutan di daerah kepulauan. Persoalan kewenangan, regulasi, hingga strategi pengembangan infrastruktur pesisir dinilai perlu dipahami secara komprehensif agar potensi kelautan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Drs. Samsudin A. Kadir, M.Si., Sekretaris Daerah Maluku Utara, dalam paparannya yang membahas dinamika regulasi, kewenangan otonomi daerah, serta strategi pemanfaatan sumber daya kelautan bagi pembangunan daerah kepulauan, 20/11/2026.
Samsudin menekankan, dalam merumuskan maupun meninjau suatu regulasi, terdapat aspek filosofis dan sosiologis yang perlu menjadi perhatian. Menurutnya, aspek sosiologis menjadi salah satu unsur paling dinamis karena berkaitan langsung dengan kondisi kehidupan serta rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Yang paling dinamis itu adalah sosiologis. Jadi kita lihat sebuah peraturan apabila dia bisa memenuhi rasa keadilan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, status Indonesia sebagai negara kepulauan tidak serta-merta menjadikan seluruh wilayah darat dan laut berada dalam kewenangan penuh pemerintah daerah. Pada wilayah daratan, sejumlah kawasan seperti hutan lindung, taman nasional, hutan produksi dan kawasan tertentu memiliki pengaturan serta kewenangan tersendiri, termasuk yang berada di bawah pemerintah pusat.
Sementara dalam pengelolaan wilayah laut, kewenangan pemerintah provinsi memiliki batas hingga 12 mil laut. Adapun wilayah di luar batas tersebut menjadi ranah kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait, termasuk dalam pengaturan perizinan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
Dalam paparannya, Samsudin turut mengulas perjalanan sejarah hukum laut Indonesia, mulai dari konsep batas laut 12 mil, Deklarasi Djuanda, hingga Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang memperkuat prinsip Indonesia sebagai negara kepulauan.
Perubahan pembagian kewenangan pemerintahan daerah juga menjadi sorotan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan dalam pembagian urusan pemerintahan, termasuk sejumlah kewenangan yang sebelumnya berada di kabupaten/kota kemudian dialihkan ke pemerintah provinsi.
Perubahan tersebut mencakup sejumlah sektor, di antaranya pengelolaan pendidikan menengah, kehutanan, pertambangan serta kewenangan tertentu di bidang kelautan dan perikanan.
Namun, menurut Samsudin, implementasi pembagian kewenangan tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi daerah kepulauan. Kondisi geografis yang dipisahkan oleh laut, keterbatasan akses pelayanan administrasi serta kemampuan fiskal daerah menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dalam penerapan kebijakan pemerintahan.
Ia mencontohkan mobilitas nelayan antarpulau, seperti masyarakat yang bergerak antara Tidore dan Ternate, yang dalam situasi tertentu berhadapan dengan persoalan administrasi dan perizinan. Selain itu, keterbatasan jangkauan kapal nelayan kecil juga menjadi tantangan ketika aktivitas penangkapan ikan berlangsung di perairan yang lebih jauh.
Samsudin menilai, daerah kepulauan tidak cukup hanya mengandalkan luas wilayah laut dan potensi sumber daya perikanan. Penguatan infrastruktur di daratan justru menjadi salah satu strategi penting agar aktivitas ekonomi kelautan mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
“Jadi untuk kita bisa mendapatkan hasilnya, maka kita harus membangun sisi daratnya. Membuat pelabuhan-pelabuhan perikanan, agar orang-orang yang perikanan di wilayah kita di 12 mil ke atas dan seterusnya itu bisa menurunkan tangkapannya di daerah kita,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan pelabuhan perikanan, fasilitas pendaratan, serta ekosistem pendukung lainnya dapat menjadi instrumen untuk menarik hasil tangkapan dari wilayah perairan yang lebih jauh agar didaratkan, diolah dan dipasarkan di daerah.
Dengan demikian, aktivitas perikanan tidak hanya menghasilkan komoditas mentah, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat keterlibatan masyarakat pesisir dalam rantai perdagangan dan industri perikanan.
Paparan tersebut juga menyoroti pentingnya keterpaduan tata ruang, dinamika perdagangan antarwilayah, serta penataan pembangunan daerah. Bagi wilayah kepulauan, sinkronisasi kebijakan dan pembangunan infrastruktur dinilai menjadi fondasi agar potensi laut tidak sekadar menjadi sumber daya, tetapi mampu menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat.
Editor: RN01
