KEPULAUAN PENDIDIKAN

DARI AMBON, PERGURUAN TINGGI KEPULAUAN BANGUN KONSOLIDASI NASIONAL

Share Berita

AMBON, RN Today.com – Pimpinan perguruan tinggi dari 10 provinsi berciri kepulauan di Indonesia resmi mendeklarasikan pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia (KPTKI) di Ambon, Jumat (20/11/2026). Pembentukan konsorsium ini menjadi langkah kolektif untuk memperkuat peran akademik, mendorong kebijakan pembangunan berkeadilan, serta memperjuangkan pengakuan atas karakteristik wilayah kepulauan dalam kebijakan nasional.

Deklarasi yang dituangkan dalam Piagam Deklarasi Pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia atau “Deklarasi Unpatti” tersebut dilandasi kesadaran bahwa Indonesia memiliki karakteristik geografis, sosial, budaya dan ekonomi yang tidak seragam, terutama antara wilayah kontinental dan kepulauan.

Dalam piagam deklarasi itu, para pimpinan perguruan tinggi menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan kondisi ekologis dan sosial-budaya yang membutuhkan pendekatan pembangunan berbeda.

Penyeragaman kebijakan nasional tanpa mempertimbangkan karakteristik wilayah dinilai berpotensi memperbesar ketimpangan spasial, sosial maupun ekonomi antardaerah.

Kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia, serta antara kawasan kontinental dan kepulauan, menjadi salah satu persoalan mendasar yang disoroti dalam deklarasi tersebut.

Para pimpinan perguruan tinggi menilai, skema alokasi anggaran daerah yang belum sepenuhnya mempertimbangkan luas wilayah laut, biaya transportasi antarpulau, keterisolasian wilayah serta kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan serius bagi provinsi-provinsi kepulauan.

Dalam piagam itu disebutkan, wilayah provinsi kepulauan memiliki komposisi geografis yang didominasi lautan, dengan persentase mencapai 70 hingga 92 persen. Kondisi tersebut menuntut pendekatan perencanaan dan pembiayaan pembangunan yang lebih proporsional agar daerah kepulauan memiliki ruang fiskal memadai untuk membangun infrastruktur, memperkuat pelayanan publik serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

KPTKI juga menegaskan komitmennya untuk ikut memperjuangkan pengesahan RUU Provinsi Kepulauan di tingkat nasional. Regulasi tersebut dipandang sebagai instrumen penting untuk mendorong formulasi alokasi fiskal yang memperhatikan luas wilayah laut, memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya maritim serta mendukung kemandirian pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di 10 provinsi kepulauan.

Tidak hanya berorientasi pada perjuangan kebijakan, konsorsium ini juga diarahkan menjadi ruang kolaborasi akademik dalam mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengembangan Tridharma secara kolaboratif dinilai menjadi instrumen strategis dalam memperkuat sinergi antarperguruan tinggi, mendorong inovasi bersama serta meningkatkan keberlanjutan dan daya tahan institusi pendidikan tinggi di wilayah kepulauan.

Atas dasar kesadaran moral, akademik dan tanggung jawab kebangsaan, para pimpinan perguruan tinggi dari 10 provinsi kepulauan menyatakan bersatu melalui tiga agenda utama dalam deklarasi.

Pertama, membentuk Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia (KPTKI) sebagai wadah pemikiran strategis, perjuangan kolektif dan kolaborasi pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis kepulauan.

Kedua, membentuk formatur ketua dan sekretaris KPTKI untuk memimpin kepengurusan awal, mengoordinasikan jejaring perguruan tinggi serta mengawal konsolidasi kelembagaan.

Ketiga, membentuk kelompok kerja khusus yang bertugas menyiapkan dokumen strategis konsorsium, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), visi, misi serta peta jalan atau roadmap program kerja untuk tahun-tahun mendatang.

Piagam deklarasi tersebut ditetapkan di Ambon pada Jumat, 20 November 2026, atas nama pimpinan perguruan tinggi dari 10 provinsi kepulauan Indonesia.

Pembentukan KPTKI diharapkan tidak berhenti pada deklarasi kelembagaan, tetapi menjadi kekuatan kolaboratif perguruan tinggi dalam menghadirkan gagasan, riset, inovasi dan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat kepulauan.

Melalui konsolidasi akademik lintas wilayah, konsorsium ini diharapkan mampu memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam mendorong pembangunan Indonesia yang lebih adil, merata dan berorientasi pada potensi maritim nasional.

Editor: RN01

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *