AMBON, RN Today.com – Pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan (KPTK) Indonesia menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan kawasan kepulauan yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan.
Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd., dalam sambutannya 20/11/2026 di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Fredy menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara maritim perlu menempatkan laut bukan sebagai pemisah wilayah, melainkan sebagai penghubung, ruang kehidupan dan sumber kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, wilayah kepulauan memiliki potensi besar, terutama pada sektor kelautan, perikanan dan rempah-rempah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan akibat ketimpangan pembangunan, kebijakan yang masih cenderung berorientasi pada daratan, tingginya biaya logistik serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Maluku, sebagai salah satu wilayah berciri kepulauan, memiliki 1.422 pulau kecil dengan 92,4 persen wilayah berupa lautan. Kondisi geografis tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah kepulauan.
“Perguruan tinggi harus hadir bukan sebagai menara gading, melainkan sebagai pusat inovasi dan solusi bagi masyarakat kepulauan,” tegas Fredy.
Ia menyebut pembentukan KPTK Indonesia yang menyatukan perguruan tinggi dan pemerintah daerah dari 10 provinsi berciri kepulauan merupakan upaya strategis memperkuat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus mendorong transformasi ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Konsorsium tersebut dirancang melalui empat pilar kerja sama utama. Pertama, Archipelago Digital Classroom, yang membuka ruang pembelajaran lintas kampus. Kedua, Consortium Bulk Purchasing, untuk mendorong efisiensi pengadaan melalui kolaborasi antarperguruan tinggi.
Ketiga, Joint Lab Network dan Floating Research Lab, sebagai upaya memperkuat pemanfaatan fasilitas penelitian bersama, termasuk mendukung riset yang relevan dengan karakteristik wilayah kepulauan.
Keempat, Global Climate Grant Procurement, yang diarahkan untuk memperluas akses perguruan tinggi terhadap pendanaan dan hibah penelitian internasional, khususnya yang berkaitan dengan isu perubahan iklim dan keberlanjutan.
Fredy berharap KPTK Indonesia tidak hanya menjadi wadah kerja sama akademik, tetapi juga berkembang sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan pembangunan berbasis pengetahuan, riset dan inovasi.
Sinergi antara para rektor dan gubernur dari wilayah kepulauan juga diharapkan mampu memperkuat perjuangan percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan serta mendorong kebijakan Dana Khusus Kepulauan yang lebih berkeadilan.
Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat konektivitas antarpulau, memperluas layanan dasar, mendorong pengembangan teknologi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan kepulauan.
Dalam refleksinya, Fredy mengingatkan bahwa kata konsorsium berasal dari bahasa Latin consors, yang mengandung makna kebersamaan nasib. Filosofi tersebut, menurutnya, menjadi landasan untuk membangun semangat berbagi sumber daya, memperkuat kolaborasi dan bekerja bersama dalam memajukan peradaban maritim Indonesia.
Ia berharap deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia menjadi awal dari kerja sama nyata, bukan sekadar kesepakatan formal, melainkan gerakan bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat kepulauan.
“Semoga deklarasi ini menjadi awal kolaborasi nyata untuk membangun kepulauan yang maju, adil, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Editor: Admin RN
