AMBON, RN Today.com – Pemanfaatan kawasan bentaran Sungai Waitomu untuk aktivitas lapak UMKM kembali menjadi perhatian sejumlah pemerhati lingkungan. Kalesang Lingkungan Maluku menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara serius dari aspek hukum, tata ruang, perlindungan lingkungan dan konsistensi arah pembangunan Kota Ambon.
Ketua Kalesang Lingkungan Maluku, Constansius Kolatfeka, dalam forum Focus Group Discussion (FGD) Kampus Unpatti, 20/11/2026 yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dan pemerhati lingkungan, menegaskan bahwa persoalan pemanfaatan kawasan sungai menjadi alasan penting untuk membangun ruang diskusi dan perlindungan terhadap lingkungan.
Menurut Kolatfeka, perhatian terhadap isu lingkungan dan perlindungan hukum telah menjadi bagian dari kerja advokasi yang dilakukan pihaknya sejak lama, termasuk dalam berbagai persoalan lingkungan, pengelolaan sungai, kawasan pesisir dan krisis air bersih.
Ia menjelaskan, komitmen terhadap perlindungan lingkungan juga memiliki rekam jejak kerja sama dengan Kodam XV/Pattimura pada masa kepemimpinan Pangdam Doni Monardo, melalui gagasan yang dikenal sebagai konsep Emas Hijau, Emas Biru dan Emas Putih.
Konsep tersebut, menurutnya, berkaitan dengan upaya merawat lingkungan darat, laut serta hubungan sosial masyarakat.
Kolatfeka juga mengingatkan kerja sama yang pernah dilakukan dalam kegiatan normalisasi dan pembersihan Sungai Waihuru di kawasan Stain bersama Karang Taruna, YMN Ambon Bersatu dan Balai Wilayah Sungai Maluku.
Pengalaman tersebut, kata dia, menjadi bagian dari tanggung jawab moral untuk kembali memberi perhatian ketika kawasan sempadan sungai mulai dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas yang berpotensi mengubah fungsi kawasan.
Ketika kawasan sempadan sungai dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, pihaknya menilai perlu ada perhatian terhadap kemungkinan alih fungsi kawasan yang dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan lingkungan.
Ia menilai pengelolaan sungai di Kota Ambon perlu dilakukan secara terintegrasi, dengan mempertimbangkan perencanaan tata ruang, kajian lingkungan strategis dan arah pembangunan kota.
Kolatfeka merujuk pada dokumen perencanaan tata ruang Kota Ambon yang menurutnya memberikan perhatian terhadap sejumlah sungai sebagai bagian penting dari pengembangan wilayah.
Ia juga menyinggung konsep waterfront city, yakni pengembangan kota yang memperhatikan keterhubungan kawasan perkotaan dengan laut dan sungai.
Menurutnya, jika konsep tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan Kota Ambon, maka konsistensi terhadap perlindungan sungai dan kawasan sempadannya harus menjadi perhatian bersama.
FGD ini turut menghadirkan sejumlah perspektif, mulai dari aspek teknis daerah aliran sungai, perilaku masyarakat terhadap lingkungan, etika pembangunan kota, hingga pendekatan keagamaan dan pemikiran ekologis melalui ensiklik Laudato Si.
Balai Wilayah Sungai Maluku dan sejumlah elemen pemerhati lingkungan turut menjadi bagian dari forum diskusi tersebut.
Kolatfeka berharap pertemuan itu dapat menjadi ruang dialog untuk melihat persoalan Sungai Waitomu secara lebih menyeluruh, sehingga pembangunan, aktivitas ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan tidak berjalan saling bertentangan, melainkan ditempatkan dalam kerangka tata ruang, kepastian hukum dan keberlanjutan Kota Ambon.
Di tengah polemik pemanfaatan kawasan sungai, keterbukaan informasi, kajian teknis serta kepatuhan terhadap dokumen tata ruang menjadi aspek penting untuk memastikan persoalan ini tidak berhenti pada perdebatan publik, tetapi memperoleh penjelasan dan penyelesaian yang terukur.
Editor : Admin RN
