AMBON, RN Today.com – Tujuh dekade perjalanan Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) menjadi momentum penting untuk kembali menegaskan bahwa hukum tidak boleh kehilangan orientasi utamanya, yakni menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Memasuki usia ke-70 tahun, FH Unpatti tidak hanya dituntut menjaga tradisi akademik dan mencetak lulusan hukum, tetapi juga mengambil peran lebih besar dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di Maluku.
Dekan FH Unpatti menegaskan bahwa hukum harus tetap berpihak pada keadilan. Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa keberadaan hukum tidak semata-mata berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut bagaimana aturan tersebut diterapkan secara adil dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Dalam konteks Maluku, tantangan hukum memiliki karakter yang kompleks. Persoalan agraria, sumber daya alam, masyarakat adat, lingkungan hidup, hingga akses masyarakat terhadap keadilan membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga memahami realitas sosial.
Karena itu, perguruan tinggi hukum memiliki posisi strategis untuk melahirkan pemikiran kritis sekaligus sumber daya manusia yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Usia 70 tahun juga menjadi kesempatan bagi FH Unpatti untuk melakukan refleksi terhadap kontribusinya selama ini. Dunia hukum terus berubah seiring perkembangan teknologi, ekonomi, politik dan kehidupan sosial masyarakat. Perubahan tersebut menuntut pendidikan hukum untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai keadilan.
Hukum yang kuat bukan hanya hukum yang mampu memberikan sanksi, tetapi juga hukum yang mampu melindungi mereka yang membutuhkan perlindungan. Di titik inilah institusi pendidikan hukum dituntut untuk terus melahirkan gagasan dan generasi yang memahami bahwa profesi hukum membawa tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
Momentum 70 tahun FH Unpatti dengan demikian tidak sekadar menjadi perayaan perjalanan sebuah fakultas. Lebih jauh, usia tujuh dekade tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperkuat komitmen FH Unpatti dalam membangun budaya hukum yang berintegritas, kritis dan berorientasi pada keadilan.
Di tengah berbagai persoalan hukum yang masih dihadapi masyarakat Maluku, pesan tersebut menjadi semakin relevan: hukum harus hadir bukan hanya ketika pelanggaran terjadi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah ketidakadilan dan memastikan hak masyarakat terlindungi.
Editor : Admin RN
