MALUKU, RN Today.com – Indonesia kerap membanggakan diri sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Status tersebut bahkan telah diakui secara internasional. Namun, di balik kebanggaan itu, masih tersimpan ironi yang hingga kini belum sepenuhnya terjawab. Apakah pembangunan nasional benar-benar telah menghadirkan keadilan bagi provinsi-provinsi kepulauan, khususnya Maluku?
Sebagai provinsi yang terdiri atas gugusan pulau-pulau, Maluku memiliki karakter geografis yang berbeda dengan sebagian besar wilayah Indonesia. Pulau Seram, Pulau Buru, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Pulau Ambon, Kepulauan Banda, dan ratusan pulau kecil lainnya dipisahkan oleh lautan yang luas. Bagi masyarakat Maluku, laut bukanlah batas wilayah, melainkan jalan utama yang menghubungkan kehidupan.
Posisi Maluku juga sangat strategis. Di sebelah timur berbatasan dengan Papua, di sebelah barat berhadapan dengan Sulawesi, sementara jalur pelayaran menuju Kalimantan maupun kawasan Indonesia timur melintasi wilayah ini. Letak geografis tersebut menjadikan Maluku sebagai salah satu simpul penting dalam konektivitas nasional dan ekonomi maritim Indonesia.
Ironisnya, keunggulan geografis itu belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur transportasi laut yang memadai. Mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antarpulau masih menghadapi berbagai keterbatasan. Akibatnya, biaya transportasi tetap tinggi, harga barang di banyak daerah menjadi lebih mahal, distribusi hasil perikanan dan pertanian belum efisien, serta peluang investasi belum berkembang secara optimal.
Dalam kondisi seperti inilah keberadaan kapal Roll-on/Roll-off (RoRo) menjadi sangat penting. Kapal RoRo bukan sekadar kapal penyeberangan, melainkan instrumen pembangunan ekonomi. Sistemnya memungkinkan kendaraan seperti truk, bus, mobil, hingga alat berat masuk langsung ke dalam kapal tanpa melalui proses bongkar muat yang rumit. Efisiensi tersebut memangkas waktu distribusi sekaligus menurunkan biaya logistik.
Bayangkan apabila hasil tangkapan nelayan dari Kepulauan Aru dapat langsung diangkut menggunakan truk menuju sentra distribusi di Pulau Seram atau Ambon. Hasil perkebunan dari Pulau Buru dapat lebih cepat dipasarkan. Material pembangunan dapat dikirim dengan biaya yang lebih murah. Bahkan, kendaraan logistik dari Sulawesi, Kalimantan, maupun Papua dapat terhubung melalui jaringan RoRo yang terintegrasi dengan Maluku. Semua itu akan menciptakan pergerakan ekonomi yang jauh lebih dinamis.
Selama ini pemerintah pusat terus berbicara mengenai penguatan ekonomi maritim dan pemerataan pembangunan. Namun, pemerataan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikucurkan. Pemerataan juga harus tercermin dalam kebijakan yang memahami karakter setiap daerah. Apa yang dibutuhkan Pulau Jawa tentu berbeda dengan yang dibutuhkan Maluku. Jika Jawa memerlukan jalan tol untuk mempercepat arus barang dan manusia, maka Maluku membutuhkan “jalan tol di atas laut” berupa jaringan kapal RoRo yang terhubung antarpulau dan antarkawasan.
Inilah esensi keadilan pembangunan. Keadilan bukan berarti semua daerah memperoleh jenis infrastruktur yang sama, melainkan memperoleh infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan geografisnya. Bagi provinsi kepulauan seperti Maluku, kapal RoRo bukan fasilitas tambahan atau proyek pelengkap, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Keberadaan jaringan RoRo juga akan memperkuat posisi Maluku sebagai pintu gerbang Indonesia bagian timur. Dengan konektivitas yang baik, arus perdagangan menuju Papua, Sulawesi, Kalimantan, bahkan kawasan timur Indonesia lainnya akan semakin efisien. Dampaknya bukan hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat yang memperoleh harga barang lebih terjangkau, peluang usaha yang lebih luas, serta akses yang lebih mudah terhadap berbagai layanan.
Sudah saatnya negara memandang pembangunan di Maluku dengan perspektif kepulauan, bukan semata-mata berdasarkan luas daratan. Selama transportasi laut belum menjadi prioritas utama, selama itu pula biaya logistik akan tetap tinggi, daya saing ekonomi sulit meningkat, dan kesenjangan pembangunan akan terus terjadi.
Indonesia tidak akan benar-benar menjadi negara maritim hanya karena memiliki wilayah laut yang luas. Indonesia baru layak disebut sebagai negara maritim apabila laut mampu menjadi penghubung kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, termasuk masyarakat di Maluku.
Karena itu, memperkuat jaringan kapal RoRo di Maluku bukan sekadar membangun moda transportasi. Ini adalah investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas nasional, mengurangi disparitas harga, membuka peluang investasi, dan mewujudkan keadilan pembangunan bagi provinsi kepulauan.
Maluku tidak meminta perlakuan istimewa. Maluku hanya menuntut hak yang sama sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni memperoleh infrastruktur yang sesuai dengan karakter wilayahnya. Sebab bagi Maluku, kapal RoRo bukan kemewahan, melainkan jembatan menuju kesejahteraan dan simbol nyata keadilan bagi provinsi kepulauan.
Editor : RN
