MALUKU, RN Today.com – Publik Maluku kembali di sodor dengan Isu pilih kasih yang diarahkan kepada pemerintah pusat sejatinya tidak bisa dibaca secara dangkal dan emosional.
Dalam tata kelola pemerintahan, keputusan pusat selalu bertumpu pada parameter kinerja, kesiapan daerah, serta penyelesaian persoalan struktural, bukan sekadar relasi politik atau kedekatan personal.
Fakta yang luput disampaikan ke publik adalah masih adanya gubernur yang belum mampu menuntaskan persoalan laut di wilayahnya sendiri. Mulai dari konflik batas laut, pengelolaan pesisir, hingga perlindungan hak nelayan yang berlarut-larut tanpa kepastian.
Situasi ini secara objektif menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan prioritas kebijakan dan intervensi. Menurut pegiat sosial media Zulham Senter Maluku, narasi Pilih Kasih justru menyesatkan publik karena mengaburkan akar persoalan yang sebenarnya.
Ia menilai, ketika urusan fundamental seperti laut belum diselesaikan, maka wajar jika Pemerintah pusat bersikap lebih berhati-hati. ‘Jangan kegagalan daerah ditutup dengan isu pilih kasih. Kalau laut saja belum beres, bagaimana pusat mau percaya penuh,’ tegas Zulham senter maluku, 20/01/2026.
Zul menambahkan, Alih-alih melakukan introspeksi dan pembenahan, sebagian pihak justru memilih membangun narasi konfrontatif, bahkan mengarah pada sikap politik yang terkesan menentang Presiden terpilih Prabowo Subianto. Padahal, yang dipersoalkan bukan sikap politik, melainkan kapasitas dan tanggung jawab kepemimpinan daerah, ujarnya
Dalam konteks ini, lanjutnya, kritik kepada Pemerintah pusat seharusnya disertai dengan rekam jejak penyelesaian masalah di daerah, bukan sekadar retorika. Negara tidak bekerja berdasarkan perasaan, melainkan atas dasar data, kinerja, dan keberanian mengambil tanggung jawab.
Editor : RN BE02
