MALUKU, RN Today.com – Pernyataan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang disampaikan atas nama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) terkait ketimpangan fiskal dan distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik datang dari Senter Maluku yang menilai cara isu tersebut dikemas berpotensi mengaburkan persoalan mendasar di tingkat daerah.
Senter Maluku, Zulham, mengakui bahwa isu keadilan fiskal merupakan persoalan riil bagi provinsi kepulauan seperti Maluku, terutama karena formula DAU yang selama ini lebih menitikberatkan pada luas daratan. Namun menurutnya, penyampaian narasi pilih kasih fiskal ke ruang publik tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan tata kelola daerah.
“Masalahnya bukan hanya pada substansi tuntutan ke pusat, tetapi pada cara isu ini dibingkai. Ada kecenderungan narasi ketimpangan fiskal digunakan sebagai alat framing politik, bukan murni advokasi kebijakan,” tegas Zulham.
Senter Maluku mencermati, penekanan berulang pada ketidakadilan pusat – daerah berisiko mengarahkan opini publik seolah seluruh persoalan Maluku bersumber dari Jakarta. Padahal, transparansi kinerja fiskal daerah, efektivitas penggunaan DAU, serta kualitas belanja publik di tingkat provinsi justru jarang dibuka secara jujur ke publik.
“Ketika pemerintah daerah lantang menuding pusat, tetapi enggan membuka data penggunaan anggaran dan dampaknya bagi pelayanan publik, maka yang terjadi adalah pengalihan isu. Publik digiring marah ke luar, sementara problem internal luput dari evaluasi,” ujarnya.
Dalam konteks politik lokal, Zulham menilai narasi ketidakadilan fiskal memang efektif membangkitkan sentimen kolektif masyarakat kepulauan. Namun tanpa disertai evaluasi terbuka dan terukur, narasi tersebut berpotensi berubah menjadi provokasi simbolik yang miskin solusi.
“Perjuangan keadilan fiskal tidak cukup dengan retorika. Harus ada keberanian membuka data, konsistensi kebijakan, dan keselarasan antara kritik ke pusat dengan pembenahan tata kelola di daerah,” kata Zulham.
Senter Maluku mengingatkan, jika narasi “pilih kasih” terus dimainkan tanpa pembenahan internal, maka kekecewaan rakyat justru akan dipolitisasi, bukan diselesaikan. Alih-alih memperjuangkan perubahan struktural, isu fiskal dikhawatirkan hanya menjadi alat legitimasi kegagalan pengelolaan daerah.
“Maluku tidak hanya butuh tambahan dana, tetapi juga kepastian bahwa setiap rupiah dikelola secara efektif dan berpihak pada pelayanan publik,” tutup Zulham.
Editor : RN BE02
