Maluku RN Today.com – Satu tahun pertama masa pemerintahan seharusnya menjadi momentum krusial bagi seorang kepala daerah untuk menunjukkan arah kepemimpinan, visi pembangunan, serta keberpihakan terhadap kepentingan publik. Namun, hal tersebut dinilai gagal ditunjukkan oleh pemerintahan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Pengamat kebijakan publik Maluku, Ismail M. Lussy, menilai satu tahun pemerintahan Bupati SBB justru memperlihatkan kinerja terburuk. Kondisi ini ditandai dengan stagnasi pembangunan, minim terobosan kebijakan, serta gaya kepemimpinan yang pasif dan tidak responsif terhadap isu-isu strategis daerah.
Menurut Ismail, hingga satu tahun berjalan, tidak terlihat adanya program unggulan yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Seram Bagian Barat. Agenda pembangunan yang dijalankan cenderung bersifat normatif, berulang, dan tidak menyentuh akar persoalan daerah seperti pengangguran, kemiskinan struktural, ketimpangan infrastruktur, serta lemahnya konektivitas ekonomi antarwilayah.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kapasitas perencanaan dan eksekusi kebijakan. Pemerintahan daerah terkesan hanya menjalankan rutinitas birokrasi tanpa arah transformasi yang jelas. Padahal, Kabupaten Seram Bagian Barat membutuhkan kepemimpinan progresif yang mampu membaca potensi dan tantangan daerah secara strategis.
Selain stagnasi program, gaya kepemimpinan Bupati SBB juga dinilai cenderung pasif. Kepala daerah seharusnya tampil sebagai aktor utama dalam membangun komunikasi publik, mengonsolidasikan birokrasi, serta menjadi juru bicara kepentingan masyarakat di tingkat regional maupun nasional. Namun dalam praktiknya, Bupati SBB dinilai kurang hadir dalam ruang-ruang strategis pengambilan kebijakan dan advokasi pembangunan.
Minimnya pernyataan resmi, sikap yang tidak tegas terhadap persoalan penting, serta lemahnya koordinasi lintas sektor memunculkan kesan bahwa pemerintah daerah kehilangan arah dan kendali. Dampaknya, kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah terus mengalami penurunan.
Sikap pasif tersebut paling terlihat dalam menyikapi proyek Maluku Integrated Port (MIP) di Waisarisa. Sebagai proyek strategis yang berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan konektivitas wilayah, MIP seharusnya menjadi agenda prioritas pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Namun hingga kini, menurut Ismail M. Lussy, Bupati SBB tidak menunjukkan sikap tegas dan proaktif dalam memastikan keterlibatan daerah serta perlindungan kepentingan masyarakat lokal. Tidak tampak adanya langkah nyata berupa advokasi kebijakan, dialog terbuka dengan masyarakat, maupun strategi daerah untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari proyek tersebut.
Kondisi ini berisiko menjadikan Kabupaten Seram Bagian Barat hanya sebagai penonton, sementara keuntungan strategis justru dinikmati oleh pihak luar. Ketidakjelasan sikap pemerintah daerah juga menciptakan ketidakpastian bagi investor serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan daerah.
Ismail menegaskan, stagnasi kinerja pemerintahan, kepemimpinan yang pasif, serta kegagalan merespons isu strategis seperti MIP membawa dampak serius terhadap masa depan Kabupaten Seram Bagian Barat. Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini berpotensi menghambat pembangunan jangka panjang dan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi.
Menurutnya, evaluasi kritis terhadap satu tahun pemerintahan Bupati SBB bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai peringatan keras bahwa daerah membutuhkan perubahan pendekatan kepemimpinan yang lebih tegas, visioner, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Tanpa perubahan tersebut, harapan akan kemajuan Kabupaten Seram Bagian Barat hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi.
Editor : RN BR03
