MALUKU, RN today.com – Satu tahun pertama masa pemerintahan merupakan periode penting untuk menunjukkan arah kebijakan, komitmen, serta keseriusan dalam merealisasikan janji kampanye. Dalam konteks pemerintahan HL-AV di Maluku, berbagai kalangan masyarakat menilai bahwa belum terlihat pembangunan yang benar-benar signifikan dan berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat.
Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki tantangan geografis yang kompleks. Infrastruktur transportasi laut dan udara menjadi kebutuhan utama untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang tersebar. Namun, hingga satu tahun kepemimpinan HL-AV, pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu mempercepat konektivitas antar pulau dinilai belum menunjukkan kemajuan berarti. Perbaikan jalan, peningkatan fasilitas pelabuhan, maupun penguatan sarana transportasi publik masih berjalan lambat atau belum terealisasi secara optimal.
Di sektor ekonomi, masyarakat juga belum merasakan peningkatan signifikan dalam pertumbuhan lapangan kerja dan penguatan sektor unggulan seperti perikanan dan pariwisata. Padahal, potensi sumber daya laut Maluku sangat besar dan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah apabila dikelola secara serius dan terencana. Program pemberdayaan nelayan dan pelaku UMKM dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat secara luas.
Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan sebagai pilar pembangunan manusia juga menjadi sorotan. Fasilitas pendidikan di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar dan sarana prasarana. Begitu pula dengan layanan kesehatan yang belum merata di seluruh wilayah kepulauan. Harapan masyarakat terhadap pemerintahan HL-AV untuk menghadirkan perubahan nyata di bidang-bidang ini masih belum sepenuhnya terjawab.
Perlu diakui bahwa satu tahun pertama pemerintahan sering kali diwarnai dengan proses konsolidasi birokrasi, penyesuaian anggaran, serta perencanaan program jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, kritik terhadap minimnya pembangunan signifikan seharusnya menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Masyarakat Maluku tentu tidak hanya menuntut janji, melainkan bukti konkret. Pemerintahan HL-AV dituntut untuk mempercepat realisasi program prioritas, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun-tahun berikutnya akan menjadi penentu apakah kepemimpinan ini mampu menjawab ekspektasi publik atau justru memperkuat kekecewaan yang telah muncul sejak tahun pertama.
Oleh : Ismail M Lussy, Ketua DPW KBPUM MALUKU
Editor : RN BE02
