Maluku, RN Today.com – Konsorsium Pemuda Seram melontarkan kritik terhadap arah pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang dinilai semakin jauh dari harapan masyarakat. Ketua Bidang Investigasi dan Advokasi Konsorsium Pemuda Seram, Agus, menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan rakyat daripada membangun pencitraan melalui berbagai kegiatan seremonial.
Menurut Agus, berkembangnya persepsi publik terkait dominannya aktivitas Tim Penggerak PKK dalam berbagai ruang pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman, sebagai pemegang kendali tertinggi pemerintahan daerah.
“Masyarakat memilih bupati untuk memimpin daerah, menyelesaikan persoalan rakyat, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Masyarakat tidak memilih pemerintahan untuk sekadar mempertontonkan seremoni dan pencitraan yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” kata Agus dalam keterangannya di Ambon, 08 Juni 2026.
Ia menilai hingga saat ini masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Mulai dari kondisi infrastruktur yang masih dikeluhkan warga di sejumlah wilayah, pelayanan publik yang perlu ditingkatkan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang belum optimal, hingga minimnya peluang kerja bagi generasi muda.
Dalam kondisi tersebut, Agus menegaskan pemerintah daerah seharusnya mengarahkan seluruh energi dan sumber daya untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar membangun narasi keberhasilan yang belum sepenuhnya dirasakan rakyat.
“Rakyat tidak membutuhkan panggung pencitraan. Rakyat membutuhkan hasil kerja. Rakyat tidak membutuhkan publikasi yang berlebihan. Rakyat membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab kesulitan hidup mereka. Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membangun citra hingga lupa membangun kepercayaan rakyat,” ujarnya.
Konsorsium Pemuda Seram juga menyoroti semakin kuatnya kesan di tengah masyarakat bahwa aktivitas TP-PKK memperoleh ruang yang sangat besar dalam agenda pemerintahan daerah. Agus menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar tidak menimbulkan persepsi bahwa perhatian pemerintah lebih banyak diarahkan pada kegiatan seremonial dibandingkan penyelesaian persoalan strategis daerah.
“Kami menghormati peran TP-PKK sebagai mitra pemerintah. Namun harus dipahami bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada banyaknya kegiatan yang dipublikasikan, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai rakyat melihat pemerintah lebih sibuk mengurus citra daripada mengurus persoalan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus meminta Bupati Asri Arman memberikan penjelasan kepada publik terkait berbagai isu yang berkembang, termasuk capaian pembangunan, efektivitas program pemerintah, kondisi ekonomi masyarakat, serta sejumlah persoalan yang hingga kini masih menjadi keluhan warga.
“Bupati harus hadir menjawab keresahan rakyat. Jangan biarkan kritik terus menumpuk tanpa jawaban yang jelas. Jangan biarkan masyarakat menilai bahwa pemerintah lebih cepat merespons kritik terhadap citra daripada merespons persoalan yang dihadapi rakyat setiap hari,” katanya.
Menurut Agus, jabatan publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh kebijakan dan program pemerintah seharusnya diarahkan untuk menghasilkan perubahan yang nyata dan terukur bagi kesejahteraan rakyat.
“Sejarah tidak akan mencatat berapa banyak seremoni yang dilakukan pemerintah. Sejarah akan mencatat apakah rakyat hidup lebih baik atau tidak di bawah kepemimpinan yang sedang berjalan. Itu sebabnya kami meminta Bupati Asri Arman untuk kembali fokus pada mandat utama yang diberikan rakyat, yaitu bekerja, melayani, dan menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.
Konsorsium Pemuda Seram menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Kabupaten Seram Bagian Barat, bukan serangan terhadap individu tertentu. Organisasi tersebut juga berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Jika pemerintah terus mengabaikan suara masyarakat dan lebih sibuk menjaga citra daripada memperbaiki kinerja, maka kepercayaan publik akan terus menurun. Dan ketika kepercayaan rakyat mulai hilang, itu merupakan peringatan serius bagi setiap pemerintahan. Kami akan terus mengawal, mengawasi, dan menyuarakan kepentingan masyarakat tanpa kompromi,” pungkas Agus.
Editor : RN-BE
