Jakarta, RN Today.com – Gelombang desakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguat. Sejumlah massa aksi yang menggelar demonstrasi di Jakarta meminta lembaga antirasuah itu tidak ragu mengusut tuntas dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) korporasi yang berkaitan dengan kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
Massa menilai perkara yang telah lama menjadi perhatian publik tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan, terutama terkait pihak-pihak yang diduga menerima manfaat dari aliran dana hasil korupsi sektor pertambangan.
Dalam aksi tersebut, demonstran membawa sejumlah tuntutan yang berfokus pada perlunya penegakan hukum secara menyeluruh terhadap seluruh aktor yang diduga terlibat dalam jaringan gratifikasi dan pencucian uang. Mereka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada satu atau dua nama, melainkan harus menelusuri seluruh rantai pihak yang diduga menikmati hasil kejahatan.
Koordinator Lapangan, Muhammad Daut, mengatakan pemanggilan sejumlah pihak sebagai saksi harus menjadi langkah awal untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Menurutnya, setiap perkembangan penyidikan harus didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami meminta KPK bekerja secara profesional dan berani menindak siapa pun yang terbukti terlibat. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas,” kata Daut dalam keterangannya.
Selain meminta pendalaman terhadap dugaan keterlibatan individu tertentu, massa juga mendesak KPK melakukan audit dan penelusuran terhadap jaringan perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan aliran dana gratifikasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui pola pergerakan dana serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik korupsi di sektor pertambangan.
Menurut demonstran, keberhasilan penanganan kasus korupsi tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditetapkan, tetapi juga dari kemampuan negara mengembalikan aset hasil kejahatan dan membongkar jaringan yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut.
Aksi berlangsung dengan membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar KPK tetap konsisten menjalankan mandat pemberantasan korupsi. Massa menegaskan bahwa gerakan yang mereka lakukan merupakan bentuk kontrol publik terhadap proses penegakan hukum.
Di akhir aksi, para peserta menyampaikan harapan agar KPK dapat menunjukkan independensi dan keberaniannya dalam menangani perkara yang melibatkan kepentingan besar. Mereka menilai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah akan sangat ditentukan oleh keseriusan KPK dalam menuntaskan seluruh aspek kasus yang sedang ditangani.
“Kami ingin melihat penegakan hukum yang setara bagi semua warga negara. Jika ada bukti yang cukup, proses hukum harus berjalan tanpa pengecualian,” tegas Muhammad Daut.
Aksi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa publik terus memantau perkembangan kasus-kasus korupsi besar dan menaruh harapan agar pemberantasan korupsi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tanpa kompromi.
Editor : RN-BE
