AMBON, RN Today.com – Pusat Advokasi Maluku Peduli (PAMALI) meminta Wali Kota Ambon dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Ambon mengoptimalkan kesiapsiagaan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul tingginya frekuensi kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Ambon pada awal Oktober 2026.
Sepanjang 1 hingga 7 Oktober 2026, petugas dilaporkan menangani sekitar 21 kejadian kebakaran di sejumlah titik, mulai dari kawasan Gunung Nona, Ahuru, dan Taeno hingga Passo, di sekitar Perumahan Bulog. Frekuensi yang mendekati tiga kejadian per hari ini menjadi peringatan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kesiapan personel, armada, dan dukungan operasional yang memadai.
PAMALI menilai, respons petugas pemadam kebakaran di tengah tingginya frekuensi kejadian patut diapresiasi. Namun, upaya pemadaman tidak boleh menjadi satu-satunya strategi tanpa diikuti langkah pencegahan dan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan sarana serta prasarana.
Pasalnya, terdapat kawasan yang dilaporkan mengalami kebakaran hingga sekitar lima kali dalam sepekan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap titik-titik kebakaran berulang, termasuk kemungkinan munculnya kembali titik api akibat kondisi lingkungan, cuaca panas, dan tiupan angin.
Situasi tersebut menuntut Pemerintah Kota Ambon dan Damkar tidak hanya bergerak ketika api sudah membesar, tetapi juga memperkuat langkah antisipasi untuk menekan risiko kebakaran susulan.
Dari sisi sarana, delapan armada yang dimiliki Damkar Kota Ambon dinilai masih menjadi tantangan ketika beberapa kejadian berlangsung secara bersamaan di lokasi berbeda dan berjauhan. Persoalan semakin kompleks apabila kebakaran terjadi di kawasan berbukit, permukiman padat, atau medan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam berukuran besar.
Selain keterbatasan jumlah armada, kesiapan teknis dan pemeliharaan kendaraan juga menjadi aspek yang perlu dievaluasi. Pemeliharaan yang hanya berfokus pada servis ringan, apabila memang belum mencakup kebutuhan teknis secara menyeluruh, berpotensi menyisakan persoalan kesiapan armada ketika menghadapi intensitas kebakaran yang tinggi.
Karena itu, PAMALI memandang perlu adanya evaluasi terbuka mengenai kesiapan sarana, pola pemeliharaan, kebutuhan peralatan, serta dukungan anggaran operasional bagi petugas di lapangan. Evaluasi tersebut penting agar keterbatasan yang ada dapat diidentifikasi secara objektif dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
PAMALI menekankan bahwa Pemerintah Kota Ambon perlu memberikan perhatian serius terhadap penguatan kapasitas Damkar, mulai dari memastikan armada selalu dalam kondisi siap operasi, mempertimbangkan penambahan unit yang sesuai dengan karakteristik geografis Kota Ambon, hingga menjamin ketersediaan peralatan pendukung bagi personel selama musim kering.
Penguatan armada juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kawasan berbukit dan permukiman dengan akses jalan terbatas membutuhkan strategi serta peralatan penanganan yang tepat agar petugas dapat menjangkau lokasi kebakaran secara lebih efektif.
Di sisi lain, pencegahan harus menjadi bagian penting dari kebijakan penanganan karhutla. PAMALI mendorong koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Kota Ambon, Damkar, pemerintah desa dan kelurahan, pihak sekolah, serta komunitas masyarakat untuk meningkatkan edukasi mengenai bahaya kebakaran, langkah pencegahan, dan tindakan awal yang aman ketika menemukan titik api.
Pemetaan kawasan yang berulang kali mengalami kebakaran juga dinilai penting sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi yang lebih terarah. Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat menentukan wilayah prioritas, memperkuat pengawasan, dan menyiapkan pola respons sesuai tingkat kerawanan serta kondisi akses menuju lokasi.
Bagi PAMALI, tingginya frekuensi kebakaran tidak cukup dijawab dengan mengandalkan kesigapan petugas di lapangan. Diperlukan kebijakan pencegahan, kesiapan armada, pemeliharaan yang memadai, dan dukungan operasional yang sejalan dengan kebutuhan penanganan.
Wali Kota Ambon dan Damkar diharapkan menjadikan rangkaian kejadian tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi sistem penanganan karhutla secara menyeluruh. Sebab, keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta efektivitas pelayanan publik harus menjadi prioritas dalam menghadapi risiko kebakaran yang berulang di Kota Ambon.
Editor : Admin RN
