AMBON, RN Today.com – Desakan agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengusut tuntas dugaan pemotongan dana rehabilitasi (Revit) sekolah sebesar 10 persen di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) semakin menguat.
Dalam demonstrasi jilid III di depan Kantor Kejati Maluku, Kamis (19/11/2026), Aliansi Peduli Pendidikan meminta penyidik tidak hanya memeriksa pihak-pihak di tingkat pelaksana, tetapi juga menelusuri dugaan keterlibatan seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan proses pengelolaan dan penyaluran dana tersebut.
Koordinator aksi, Badarudin Kelutur, menilai penanganan perkara tersebut belum memberikan kepastian hukum sebagaimana diharapkan masyarakat. Ia secara khusus mendesak Kejati Maluku memanggil dan memeriksa Bupati SBT Fahri Husni Alqatiri, Sekretaris Daerah (Sekda), serta FA yang disebut sebagai adik kandung Bupati.
Menurut Badarudin, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik, tanpa mempertimbangkan kedudukan maupun hubungan keluarga.
Ia juga meminta Kejati Maluku mengambil langkah hukum sesuai ketentuan apabila pihak-pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan penyidik.
Sementara itu, Koordinator II, Rahman Gurium, menyoroti lambannya perkembangan penanganan dugaan perkara tersebut. Ia meminta Kejati Maluku memberikan kepastian hukum agar masyarakat tidak terus-menerus melakukan demonstrasi untuk menuntut kejelasan.
Rahman turut meminta penyidik mendalami dugaan adanya tekanan maupun intimidasi terhadap sejumlah kepala sekolah dalam pelaksanaan program rehabilitasi sekolah.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar, maka harus ditelusuri siapa pihak yang berada di balik tekanan tersebut dan apa kepentingannya.
TELUSURI PIHAK YANG DIDUGA BERADA DI BALIK PEMOTONGAN
Aliansi Peduli Pendidikan menegaskan, pengusutan dugaan pemotongan dana Revit tidak boleh berhenti pada pihak yang berada di lapangan.
Mereka meminta penyidik menelusuri mekanisme penyaluran anggaran, aliran dana, dugaan pihak yang memberikan instruksi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran rehabilitasi sekolah.
Bagi aliansi, anggaran rehabilitasi sekolah merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus dibuka secara transparan dan diproses sesuai hukum.
Aksi jilid III tersebut sekaligus menjadi pesan kepada aparat penegak hukum agar tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap siapa pun yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.
Kejati Maluku diharapkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk langkah pemeriksaan dan penelusuran dugaan aliran dana.
Editor: RN01
