Ambon, RN Today.com – Aliansi Koalisi Penggugat Korupsi mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) segera memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur terkait dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun anggaran 2025/2026.
Desakan tersebut disampaikan melalui seruan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 18 November 2026. Aksi ini menjadi bentuk tekanan publik agar aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dalam seruan aksi tersebut, Aliansi Koalisi Penggugat Korupsi meminta Kejati Maluku dan Kejari SBT tidak tinggal diam, tetapi segera menindaklanjuti dugaan tersebut melalui proses penelusuran dan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Aliansi juga menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebab, anggaran perjalanan dinas merupakan bagian dari belanja pemerintah yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum.
Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui pesan WhatsApp untuk meminta tanggapan terkait dugaan SPPD fiktif tersebut.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban atas pesan konfirmasi yang dikirimkan.
Perlu ditegaskan, dugaan SPPD fiktif tersebut masih merupakan tudingan yang disuarakan oleh aliansi dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Publik kini menantikan langkah Kejati Maluku dan Kejari SBT dalam merespons desakan tersebut. Penegakan hukum yang transparan, profesional, dan objektif diperlukan agar setiap dugaan penyimpangan keuangan daerah dapat diungkap secara terang.
Editor: Admin RN
