AMBON, RN Today.com – Seruan mengenai federalisme kembali mengemuka dalam Aksi Nasional Pemuda dan Mahasiswa Maluku yang berlangsung di Ambon. Dalam aksi tersebut, para peserta menyampaikan kritik terhadap model pembangunan yang dinilai masih berpusat di Jakarta serta belum mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi daerah kepulauan.
Aksi yang diikuti berbagai elemen pemuda dan mahasiswa itu menyoroti isu ketimpangan fiskal, pengelolaan sumber daya alam, lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, serta posisi Maluku dalam kebijakan pembangunan nasional.
Koordinator Lapangan aksi, Fadel Rumakat, mengatakan bahwa federalisme bukanlah isu yang lahir secara tiba-tiba, melainkan muncul dari kegelisahan panjang masyarakat daerah yang merasa aspirasi dan kepentingannya belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem yang berlaku saat ini.
“Kami melihat ada ketimpangan yang terus berulang. Daerah memiliki sumber daya, tetapi manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat setempat. Karena itu, kami menganggap sudah saatnya Indonesia membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai hubungan pusat dan daerah,” kata Fadel.
Menurutnya, federalisme perlu dipahami sebagai gagasan politik yang bertujuan memperkuat peran daerah dalam menentukan arah pembangunan, tanpa menghilangkan kerja sama dalam kerangka kebangsaan.
Ia menilai daerah kepulauan seperti Maluku memiliki tantangan yang berbeda dengan wilayah lain. Biaya logistik yang tinggi, keterbatasan konektivitas antar-pulau, serta kebutuhan pembangunan yang spesifik sering kali membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda.
“Persoalan Maluku tidak selalu bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sama seperti wilayah lain. Karena itu daerah perlu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya,” ujarnya.
Selain federalisme, massa aksi juga menyoroti persoalan keadilan fiskal. Mereka menilai distribusi anggaran nasional masih belum sepenuhnya memperhitungkan tantangan geografis yang dihadapi daerah kepulauan.
Dalam berbagai orasi, peserta aksi menekankan bahwa pembangunan nasional harus memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan. Menurut mereka, kemajuan Indonesia tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan hingga ke wilayah-wilayah terluar.
Aksi tersebut berlangsung dengan penyampaian orasi, pembacaan pernyataan sikap, dan diskusi terbuka mengenai masa depan hubungan pusat dan daerah. Para peserta juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam perdebatan publik mengenai sistem pemerintahan, otonomi daerah, dan pembangunan kawasan timur Indonesia.
Fadel menegaskan bahwa gagasan federalisme yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan bagian dari hak demokratis warga negara untuk menyampaikan pandangan politiknya secara terbuka dan damai.
“Negara yang demokratis tidak boleh takut terhadap gagasan. Justru melalui dialog dan perdebatan terbuka, kita bisa mencari jalan terbaik untuk memperkuat keadilan dan persatuan,” katanya.
Menurutnya, yang terpenting adalah membuka ruang diskusi yang sehat mengenai berbagai alternatif kebijakan yang dapat memperkuat posisi daerah dalam pembangunan nasional.
Aksi Nasional Pemuda dan Mahasiswa Maluku tersebut menjadi salah satu momentum yang menunjukkan bahwa isu hubungan pusat dan daerah masih menjadi perhatian generasi muda. Dari Tanah Maluku, suara mengenai perlunya pembahasan ulang model pembangunan dan tata kelola hubungan pusat-daerah kembali menggema, menuntut perhatian dari para pengambil kebijakan di tingkat nasional.
Bagi para peserta aksi, tujuan utama perjuangan mereka adalah menghadirkan keadilan yang lebih besar bagi masyarakat daerah, terutama wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan pembangunan.
“Maluku tidak meminta keistimewaan,” kata Fadel. “Yang kami minta adalah keadilan.”
Editor : RN01
