RN, Today.com – Ada sebuah pepatah yang terdengar lucu, tetapi menyimpan kritik yang tajam: “Apa gunanya mata jika melihat dengan telinga?” Ungkapan ini menjadi relevan ketika berbicara tentang kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan hari ini. Mata semestinya menjadi instrumen utama seorang pemimpin untuk melihat kenyataan, sementara telinga digunakan untuk mendengar berbagai informasi. Persoalan muncul ketika telinga justru menjadi penguasa, sedangkan mata kehilangan keberanian untuk memverifikasi.
Dalam pemerintahan, informasi dari bawahan memang penting. Namun, laporan administratif tidak selalu identik dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Ada kemungkinan informasi mengalami penyaringan, penafsiran, bahkan pemolesan sebelum sampai ke meja seorang pemimpin. Di sinilah bahaya budaya Asal Bapak Senang (ABS) muncul: bawahan cenderung menyampaikan apa yang ingin didengar pimpinan, bukan selalu apa yang benar-benar terjadi.
Kabut informasi semakin mudah terbentuk ketika seorang pemimpin terlalu bergantung pada laporan berjenjang tanpa melakukan pemeriksaan langsung. Angka-angka dalam dokumen bisa terlihat sempurna, program dapat dilaporkan berhasil, dan berbagai persoalan seolah telah diselesaikan. Namun, ketika pemimpin turun langsung ke tengah masyarakat, kenyataan bisa berbicara dengan bahasa yang berbeda.
Fenomena tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data dan laporan tetap diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi keduanya harus diuji dengan fakta lapangan. Pemimpin tidak boleh hanya menjadi penerima laporan; ia harus menjadi pemeriksa pertama terhadap informasi yang menentukan nasib masyarakat.
Dalam konteks inilah teori bounded rationality Herbert Simon relevan untuk direnungkan. Seorang pengambil keputusan memang tidak mungkin mengetahui seluruh informasi yang tersedia. Namun, keterbatasan informasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan proses verifikasi. Terlebih bagi pemimpin publik, keputusan yang keliru bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi dapat berujung pada kerugian masyarakat.
Konsep principal-agent juga memberikan gambaran mengenai persoalan kesenjangan informasi antara pemimpin dan aparatur di bawahnya. Ketika pemimpin terlalu jauh dari realitas lapangan, ruang bagi distorsi informasi semakin terbuka. Pada titik inilah budaya birokrasi yang hanya mengejar kepuasan atasan dapat tumbuh dan akhirnya menggeser tujuan utama pemerintahan: melayani rakyat.
Falsafah kepemimpinan Hastabrata juga mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki karakter yang mampu meneladani berbagai unsur alam. Kepemimpinan tidak cukup dibangun dari kekuasaan dan jabatan, tetapi membutuhkan kepekaan, keteguhan, keberanian, keadilan, serta kemampuan memahami kehidupan rakyat secara langsung.
Karena itu, seorang pemimpin di daerah—baik di Maluku, Ambon maupun wilayah lainnya—tidak boleh hanya mengenal rakyat melalui laporan. Nelayan yang membutuhkan dermaga, petani yang menunggu irigasi, anak-anak yang membutuhkan sekolah layak, hingga masyarakat yang berhadapan dengan pelayanan publik adalah realitas yang harus dilihat dengan mata sendiri.
Melihat langsung bukan sekadar aktivitas fisik. Ia merupakan tindakan moral. Ketika seorang pemimpin berani turun ke lapangan, ia sedang membuka dirinya terhadap fakta yang mungkin berbeda dari laporan bawahannya. Di situlah integritas kepemimpinan diuji: apakah pemimpin lebih memilih kenyamanan informasi di ruang kerja atau kenyataan yang kadang pahit di tengah masyarakat.
Kritik terhadap model kepemimpinan seperti ini bukanlah upaya untuk menjatuhkan seseorang. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial agar kekuasaan tidak kehilangan hubungan dengan realitas. Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang hanya memiliki banyak laporan, tetapi pemimpin yang berani memastikan apakah laporan tersebut benar.
Sebab, ketika “telinga” naik takhta dan “mata” dipenjara kabut, keputusan pemerintahan berisiko kehilangan pijakan. Rakyat akhirnya menjadi pihak yang membayar mahal akibat kebijakan yang dibangun dari informasi yang tidak terverifikasi.
Maka, tantangan kepemimpinan hari ini bukan sekadar bagaimana mendengar lebih banyak suara, tetapi bagaimana membedakan suara yang benar dari bisikan kepentingan. Pemimpin membutuhkan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan mata batin untuk memahami.
Pada akhirnya, seorang Adipati—atau siapa pun yang menerima mandat rakyat—tidak boleh hanya bertanya, “Apa yang dilaporkan kepada saya?” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “Apa yang sebenarnya terjadi di tengah rakyat?”
Sebab pemerintahan bukanlah panggung untuk mempertahankan citra, melainkan ruang untuk menghadirkan kenyataan yang lebih baik. Dan untuk mengetahui kenyataan itu, seorang pemimpin harus berani membuka mata, turun dari ruang nyaman, serta melihat sendiri apa yang sedang terjadi di negerinya.
Tuhan memberkati mereka yang berani melihat dengan mata terbuka, dan terlebih lagi mereka yang mampu melihat dengan mata batin yang jujur kepada kenyataan.
Oleh: Hobarth Williams Soselisa
Editor : RN01
