Bupati dan Kadis Kesehatan Diminta Bertanggung Jawab atas Kematian Ibu Hamil di Mitak
KKT, RN today.com – Kematian ibu hamil berinisial DS di Dusun Mitak, Desa Awear Rumngevur, Kecamatan Wuarlabobar, bukan sekadar peristiwa duka biasa. Tragedi ini menjelma menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terutama Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan dalam memastikan layanan kesehatan benar-benar hadir hingga ke wilayah terpencil.
Peristiwa ini membuka luka lama yang selama ini seolah dibiarkan menganga: lemahnya sistem pelayanan kesehatan di daerah pelosok. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kondisi darurat korban telah dilaporkan sejak Sabtu malam, sekitar pukul 20.00 WIT. Saat itu, kondisi medis korban sangat kritis plasenta belum keluar, dan nyawa berada di ambang batas. Namun ironisnya, dalam situasi genting tersebut, tidak tampak respons cepat maupun kehadiran tenaga medis yang semestinya menjadi garda terdepan penyelamatan.
Fakta ini tidak bisa lagi ditoleransi sebagai sekadar kendala teknis atau keterbatasan geografis. Ketika laporan darurat sudah jelas dan terukur, tetapi tidak diikuti tindakan cepat, maka yang dipersoalkan bukan lagi individu semata melainkan sistem yang gagal bekerja. Ini mengarah pada dugaan serius: lemahnya pengawasan, buruknya distribusi tenaga kesehatan, serta minimnya kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di wilayah terpencil.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kejadian ini mencerminkan kemungkinan terputusnya rantai tanggung jawab dari lapangan hingga ke tingkat pengambil kebijakan. Ketika sistem lumpuh di saat nyawa dipertaruhkan, maka pertanyaan publik secara otomatis mengarah ke atas: ke arah kebijakan, ke arah kepemimpinan.
Tanggung jawab, dalam hal ini, tidak bisa berhenti pada tenaga medis yang bertugas di Dusun Mitak. Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab teknis pelayanan, dan Bupati sebagai pemegang kendali kebijakan daerah, turut memikul beban moral dan administratif atas peristiwa ini. Publik kini tidak lagi membutuhkan jawaban normatif atau alasan administratif yang berulang.
Yang dituntut adalah kejujuran mengakui adanya kegagalan. Yang diharapkan adalah keterbukaan mengungkap fakta tanpa ditutup-tutupi. Dan yang paling penting adalah keberanian menindak tegas siapa pun yang terbukti lalai, tanpa pandang jabatan.
Tanpa itu semua, kepercayaan masyarakat hanya akan terus terkikis.
Tekanan terhadap pemerintah daerah pun semakin menguat. DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Komisi II memastikan akan menindaklanjuti kasus ini. Anggota Komisi II, Ambrosius Rahanwati, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memanggil Kepala Puskesmas, tenaga perawat yang bertugas, serta Kepala Dinas Kesehatan dalam forum resmi.
“Soal ibu hamil yang meninggal. Kami Komisi II DPRD hari Selasa esok akan memanggil Kapus dan perawat yang ditugaskan, bersama Kepala Dinas Kesehatan guna membicarakan hal dimaksud,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa kasus ini tidak akan dibiarkan tenggelam begitu saja. Namun publik tentu berharap lebih dari sekadar pemanggilan formal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Forum tersebut harus menjadi ruang pembongkaran fakta secara terang bukan sekadar ritual administratif yang berujung tanpa hasil.
Lebih dari itu, DPRD dituntut untuk mendorong langkah konkret: evaluasi sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh, serta penegakan disiplin terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai.
Di sisi lain, masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan klasik yang terus berulang di wilayah terpencil: ketidakhadiran tenaga medis, lambannya respons terhadap kondisi darurat, hingga terbatasnya akses layanan kesehatan yang layak. Masalah ini bukan hal baru tetapi terus terjadi, seolah tanpa solusi.
Jika pola ini terus dibiarkan, maka yang terjadi bukan lagi sekadar kelalaian. Ini berpotensi menjadi pembiaran sistemik—sebuah kondisi di mana kegagalan dianggap sebagai hal biasa, hingga akhirnya kembali memakan korban.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah yang akan diambil oleh Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan. Apakah akan ada tindakan tegas dan evaluasi menyeluruh, atau kasus ini akan kembali berakhir tanpa kejelasan seperti yang sudah-sudah.
Satu hal yang pasti: diam bukanlah pilihan netral. Dalam situasi seperti ini, diam justru akan dibaca sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap penderitaan rakyat.
Pada akhirnya, tragedi ini bukan hanya tentang satu nyawa yang hilang. Ini tentang kehadiran negara apakah benar-benar ada saat warganya berada di titik paling kritis, atau justru absen di saat paling dibutuhkan.
Jika tidak ada langkah nyata setelah peristiwa ini, maka satu pertanyaan akan terus menghantui dan semakin keras disuarakan
Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang sebelum pemerintah benar-benar menjalankan tanggung jawabnya secara utuh? (RN-IR)
Editor : RN -BE
