Ambon, RN today.com — Aroma tak sedap kembali menyeruak dari tubuh birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku. Ketua GARDA NKRI, Mujahidin Buano, mengungkap temuan mencengangkan terkait proyek pengadaan Bus Air Roro tahun 2023 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dengan nilai fantastis Rp16,13 miliar.
Dari hasil penelusuran lapangan tim GARDA NKRI, proyek yang semula dikabarkan akan beroperasi di Kabupaten Maluku Tengah ternyata tidak menunjukkan aktivitas apapun. Tidak ada jejak operasional, tidak ada keberadaan armada, bahkan masyarakat setempat tidak pernah menyaksikan bus air tersebut berfungsi di wilayah mereka.
Namun ketika dikonfirmasi, pihak Dinas Perhubungan Provinsi Maluku justru menyampaikan keterangan mengejutkan — bahwa bus air itu kini beroperasi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada tahun 2024. Pergeseran lokasi ini menimbulkan tanda tanya besar dan dugaan kuat adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek.
“Ini indikasi kuat adanya penyimpangan. Gubernur Maluku harus turun tangan langsung untuk menjalankan misi Presiden RI Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Jangan sampai publik menilai gubernur membiarkan dugaan pelanggaran yang justru merugikan daerah sendiri,” tegas Mujahidin Buano kepada awak media, Selasa (21/10).
Buano menegaskan, dugaan kejahatan terstruktur di tubuh Dinas Perhubungan tidak bisa dianggap remeh. Ia bahkan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak menunggu laporan resmi masyarakat, tetapi proaktif menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran proyek Bus Air Roro yang terindikasi pemborosan besar-besaran.
Tak berhenti di situ, GARDA NKRI juga menyoroti proyek lain yang dikelola dinas yang sama yakni Jembatan Veri Air Nanang di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang kini kondisinya memprihatinkan dan tidak sesuai harapan publik. Buano menilai, dua proyek ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan potensi penyimpangan serius dalam pengelolaan anggaran publik.
Menurutnya, ada upaya pihak media mengonfirmasi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku terkait dua proyek bermasalah itu hingga kini belum membuahkan hasil. Pihak dinas tampak menutup diri dan enggan memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Sebagai bentuk tekanan moral, GARDA NKRI berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Maluku dalam waktu dekat. Aksi tersebut akan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Dinas Perhubungan.
“Gubernur jangan hanya sibuk dengan kegiatan seremonial. Bangun Maluku dengan tindakan nyata, bukan dengan pembiaran terhadap dugaan korupsi yang membuat daerah ini tertinggal,” pungkas Mujahidin Buano dengan nada keras.
Editor : NR(EB-)
