DOBO, RN Today.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kepulauan Aru mulai mematangkan persiapan penerapan kembali penataan jalur angkutan umum di Kota Dobo. Kebijakan yang ditargetkan berlaku pada Selasa, 20 Oktober 2026, itu diawali dengan pemasangan rambu-rambu dan tanda penunjuk jalur untuk mendukung kelancaran lalu lintas.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru, Benoni Liesal, Kamis (15/10/2026) mengatakan penataan jalur merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membangun sistem transportasi yang lebih tertib dan meningkatkan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program kali ini dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman sebelumnya, ketika kebijakan serupa terhenti akibat protes dari sejumlah pengusaha dan sopir angkutan.
Menurutnya, Dishub tidak ingin penataan jalur hanya menjadi kebijakan di atas kertas. Karena itu, komunikasi dengan para pelaku usaha transportasi menjadi bagian penting sebelum aturan kembali diterapkan.
Dishub Aru telah menggelar tiga kali rapat untuk membahas mekanisme pembagian jalur sekaligus mencari kesepahaman dengan pihak-pihak terkait. Hasil pembahasan tersebut mulai menunjukkan titik temu sehingga persiapan teknis kini menjadi prioritas.
“Pembagian ini pernah dilaksanakan oleh kepala dinas sebelumnya, tetapi kemudian terhenti karena ada pengusaha atau sopir yang melakukan demonstrasi. Sekarang, sebagai kepala dinas yang baru, beta ingin program pemerintah tetap berjalan, tetapi beta juga tidak mau merugikan pengusaha,” ujar Liesal.
Pada tahap awal, pengaturan jalur akan menyasar angkutan umum reguler yang melayani rute kawasan Perumahan Rakyat, agen Kompak, SMA Negeri 1 Dobo, kawasan kampus, hingga Desa Wangel.
Pemasangan rambu dan tanda penunjuk jalur diharapkan membantu sopir memahami pembagian lintasan yang ditetapkan serta memudahkan masyarakat memperoleh layanan transportasi yang lebih teratur.
Dishub Aru menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung pemberlakuan kembali penataan jalur sesuai jadwal. Namun, keberhasilan program ini juga membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, pengusaha angkutan, sopir, dan pengguna jalan agar pelaksanaannya berjalan tertib tanpa mengabaikan kepentingan para pelaku usaha.
Editor: Admin RN
