SBB, RN Today.com – Kerusakan parah pada ruas jalan Trans Seram menuju wilayah Taniwel menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Zazami, mahasiswa asal Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi serius adanya defisit pengawasan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Berdasarkan hasil observasi lapangan, Zazami mengungkapkan bahwa kerusakan jalan telah mencapai tahap degradasi struktural yang membahayakan pengguna. Permukaan jalan yang berlubang, bergelombang, dan tidak stabil dinilai rawan memicu kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua, mobil pribadi, hingga angkutan umum lintas Taniwel–Ambon.
“Ini bukan lagi sekadar pavement failure, tetapi mengarah pada kegagalan sistemik dalam tata kelola infrastruktur. Ada indikasi kelalaian negara dalam menjamin keselamatan publik,” tegasnya.
Dari perspektif hukum, ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 273, yang menegaskan tanggung jawab penyelenggara jalan untuk memastikan keselamatan pengguna. Pembiaran terhadap kondisi jalan yang membahayakan disebutnya sebagai bentuk maladministrasi yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
Tak hanya itu, dari sisi ekonomi, kerusakan jalan disebut berdampak langsung pada meningkatnya biaya operasional kendaraan (vehicle operating cost). Kondisi ini memicu ekonomi biaya tinggi yang membebani masyarakat, terutama di desa-desa pesisir Taniwel yang bergantung pada distribusi hasil komoditas lokal.
“Kerusakan jalan memperbesar biaya transportasi, mempercepat kerusakan kendaraan, dan menutup peluang pasar bagi masyarakat. Ini menciptakan kerugian ekonomi yang nyata dan memperlebar ketimpangan antara desa dan pusat kabupaten,” ujarnya.
Zazami juga menyoroti aspek politik anggaran. Ia menduga adanya ketimpangan distribusi alokasi dana pemeliharaan infrastruktur, di mana proyek-proyek di pusat pemerintahan lebih diutamakan dibanding jalur vital di wilayah pesisir dan pedesaan.
“Ini menunjukkan adanya bias spasial dalam kebijakan anggaran. Jalur logistik penting seperti Taniwel justru mengalami deprivasi perhatian,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa infrastruktur jalan bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan instrumen vital yang menentukan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Zazami mendesak Dinas PUPR SBB untuk segera mengambil langkah konkret dan responsif guna memperbaiki kondisi jalan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya reformasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan infrastruktur serta akuntabilitas hukum.
“Negara tidak bisa berlindung di balik alasan keterbatasan anggaran. Keselamatan warga adalah prioritas utama. Jalan harus kembali pada fungsinya sebagai penunjang kesejahteraan, bukan sumber risiko,” tutupnya.
Editor : BR03
