AMBON, RN Today.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menjadikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai motivasi untuk terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ambon, Kamis (4/6/2026), Kabupaten Kepulauan Aru tercatat sebagai salah satu daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Meski belum berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemkab Aru menilai rekomendasi yang diberikan BPK menjadi panduan penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Kepala BPK RI Perwakilan Maluku, Hari Haryanto, menegaskan bahwa pemeriksaan keuangan bertujuan menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan serta memperbaiki berbagai aspek yang masih menjadi perhatian auditor.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang semakin profesional dan akuntabel.
Editor : RN-BE
