PEMERINTAHAN

DPN PERMAHI TOLAK DASCO JADI WAPRES, KEPEMIMPINAN NASIONAL BUKAN SEKADAR KONSOLIDASI PARTAI!

Share Berita

JAKARTA, RN Today.com – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) menyatakan sikap kritis terhadap wacana politik yang mendorong Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur calon Wakil Presiden. DPN PERMAHI menilai, kepemimpinan nasional tidak seharusnya hanya dibangun berdasarkan konsolidasi kekuatan politik, kedekatan kekuasaan, maupun kesamaan afiliasi partai.

Ketua Umum DPN PERMAHI, Chaerul Anwar Siauta, berpandangan bahwa menempatkan Dasco sebagai calon Wakil Presiden bukan satu-satunya pilihan untuk memperkuat pemerintahan dan menjaga stabilitas politik nasional.

Menurutnya, Dasco memang memiliki posisi strategis dalam dinamika politik nasional. Pengalaman politik serta kemampuannya membangun komunikasi antarkekuatan politik merupakan modal penting dalam menjembatani perbedaan. Namun, kapasitas sebagai figur pemersatu tidak harus selalu diterjemahkan melalui jabatan Wakil Presiden.

DPN PERMAHI menilai, terdapat aspek keseimbangan politik dan representasi nasional yang harus menjadi pertimbangan serius dalam membicarakan konfigurasi kepemimpinan nasional.

Terlebih, Sufmi Dasco Ahmad dan Presiden Prabowo Subianto berasal dari partai politik yang sama, yakni Partai Gerindra. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan pertimbangan agar kepemimpinan nasional tidak terkesan hanya mengonsolidasikan kekuatan dari satu lingkaran politik.

“Dalam sistem demokrasi, kepemimpinan nasional tidak cukup hanya dibangun melalui konsolidasi kekuatan politik yang telah ada. Diperlukan pula keseimbangan representasi dan akomodasi terhadap keberagaman kepentingan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” demikian pandangan Chaerul.

Ia menegaskan, posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan politik untuk memperkuat hubungan antarelite atau memperluas konsolidasi partai. Jabatan tersebut memiliki tanggung jawab kenegaraan yang harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional, keseimbangan kekuasaan, serta kebutuhan strategis pemerintahan.

Karena itu, DPN PERMAHI berpandangan bahwa wacana Dasco menjadi Wakil Presiden tidak harus dipaksakan sebagai pilihan politik. Indonesia membutuhkan konfigurasi kepemimpinan yang mampu mencerminkan keberagaman kekuatan politik, memperluas representasi nasional, dan menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meski demikian, Chaerul mengakui bahwa penentuan konfigurasi kepemimpinan nasional merupakan kewenangan konstitusional Presiden sesuai ketentuan yang berlaku. Sikap DPN PERMAHI bukan dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan Presiden, melainkan menjadi bagian dari partisipasi kritis masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi.

“Dasco dapat menjadi figur pemersatu tanpa harus selalu ditempatkan dalam jabatan Wakil Presiden. Pengabdian kepada bangsa dan negara tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan, melainkan juga oleh kontribusi, kapasitas, dan peran strategis dalam kehidupan bernegara,” tegas Chaerul.

DPN PERMAHI menekankan bahwa kepemimpinan nasional harus dibangun di atas kepentingan bangsa, bukan semata-mata kepentingan partai atau kelompok tertentu. Demokrasi membutuhkan keseimbangan, keterwakilan, serta ruang yang adil bagi berbagai kekuatan politik untuk berkontribusi dalam pemerintahan.

Dengan demikian, DPN PERMAHI mengingatkan agar wacana Dasco sebagai calon Wakil Presiden tidak hanya dilihat dari sisi kekuatan dan konsolidasi politik, tetapi juga diuji melalui pertimbangan ketatanegaraan dan kepentingan rakyat.

Sebab, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik maupun sekadar instrumen konsolidasi partai. Kepemimpinan nasional harus menghadirkan pemerintahan yang inklusif, efektif, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

DPN PERMAHI menegaskan, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan konsolidasi partai.

Editor :  Admin RN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *