MALUKI, RN Today.com – Di tengah gencarnya pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan optimisme pembangunan, kenyataan yang dirasakan masyarakat di lapangan justru berbeda. Harga kebutuhan hidup terus meningkat, pajak dan berbagai pungutan semakin membebani pelaku usaha, pasar-pasar tradisional semakin sepi, sementara pengangguran masih menjadi ancaman nyata bagi ribuan anak muda Maluku.
Inilah wajah paradoks yang sedang dihadapi masyarakat hari ini. Negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Namun di sisi lain, masyarakat yang menjadi sumber penerimaan tersebut justru sedang menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Pedagang mengeluh omzet menurun, kontraktor lokal kesulitan mendapatkan proyek, usaha kecil bertahan di tengah biaya operasional yang terus naik, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Persoalan ini menjadi tantangan serius bagi pemerintahan Presiden maupun Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa. Sebab masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari pidato dan program yang diumumkan, tetapi dari kondisi ekonomi yang mereka rasakan setiap hari. Ketika pasar sepi, lapangan kerja sulit didapat, dan biaya hidup terus meningkat, maka rasa optimisme perlahan berubah menjadi kecemasan.
Maluku hari ini menghadapi dua tekanan sekaligus. Di satu sisi, jumlah lulusan perguruan tinggi terus bertambah setiap tahun. Di sisi lain, lapangan pekerjaan tidak tumbuh secepat jumlah pencari kerja. Akibatnya, pengangguran terdidik semakin meningkat. Ribuan sarjana keluar dari kampus dengan harapan besar, tetapi banyak yang akhirnya harus masuk dalam antrean panjang pencari kerja.
Situasi ini diperparah oleh pertumbuhan investasi yang belum mampu menciptakan efek ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Potensi perikanan, kelautan, pariwisata, pertanian, dan energi memang besar, tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Akibatnya, ekonomi daerah bergerak lambat, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat.
Di saat yang sama, pelaku usaha juga menghadapi tekanan administrasi dan perpajakan yang semakin kompleks. Banyak usaha kecil mengeluhkan bahwa mereka dibebani berbagai kewajiban administrasi, sementara pembinaan dan pendampingan masih minim. Negara terlihat sangat cepat menagih kepatuhan, tetapi sering kali lambat menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif.
Pertanyaannya sederhana: bagaimana mungkin ekonomi tumbuh apabila rakyat takut mengembangkan usaha? Bagaimana mungkin lapangan kerja tercipta apabila pengusaha kecil kesulitan bertahan? Dan bagaimana mungkin pemerintah berharap penerimaan pajak meningkat apabila aktivitas ekonomi masyarakat justru melemah?
Dalam kondisi seperti ini, Gubernur Hendrik Lewerissa dituntut untuk berpikir lebih keras dan bekerja lebih cepat. Pemerintah Provinsi Maluku harus mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada birokrasi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat. Investasi harus dipermudah, industri harus didorong tumbuh, dan sektor-sektor unggulan daerah harus diberikan ruang untuk berkembang.
Keberhasilan pemerintahan daerah lima tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menjawab persoalan mendasar ini. Ukurannya bukan sekadar berapa banyak proyek yang dibangun atau berapa besar anggaran yang terserap, tetapi berapa banyak pengangguran yang berhasil dikurangi, berapa banyak usaha rakyat yang tumbuh, dan berapa banyak lapangan kerja yang berhasil diciptakan.
Karena sesungguhnya masyarakat tidak sedang menunggu slogan. Mereka menunggu pekerjaan. Mereka menunggu pasar kembali ramai. Mereka menunggu ekonomi bergerak. Mereka menunggu hadirnya pemerintah yang mampu memberikan harapan di tengah tekanan hidup yang semakin berat.
Jika persoalan pajak yang membebani, pengangguran yang meningkat, dan lesunya aktivitas ekonomi tidak segera diatasi, maka kekhawatiran masyarakat akan semakin besar. Indonesia mungkin sedang berbicara tentang optimisme, tetapi bagi sebagian rakyat di daerah, terutama di Maluku, yang terasa justru kecemasan. Dan ketika pasar mulai sepi, pengangguran terus bertambah, serta investasi berjalan lambat, maka muncul satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari: apakah Maluku sedang bergerak menuju kemajuan, atau justru sedang berjalan dalam kegelapan ekonomi yang semakin dalam?
Oleh : Bung W Thomson (Pengamat Kebijakan Publik Maluku)
Editor : RN-EB
