TANIMBAR, RN Today.com – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi Maluku kembali memunculkan berbagai pertanyaan dan kegelisahan di tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sorotan kali ini bukan semata-mata mengenai hasil perlombaan, melainkan lebih kepada proses pembinaan yang dinilai belum berjalan secara maksimal sehingga banyak putra-putri asli Tanimbar belum mendapatkan ruang yang cukup untuk berkembang dan mewakili daerahnya sendiri.
Sejumlah masyarakat menilai bahwa selama ini pembinaan calon peserta MTQ tidak dilakukan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ). Akibatnya, banyak peserta yang dinilai belum siap ketika harus mengikuti ajang MTQ di tingkat yang lebih tinggi.
Salah satu pengurus LPTQ Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Irfan Paca, pernah menyampaikan bahwa anggaran pembinaan dicairkan karena adanya peserta yang harus dipersiapkan. Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Jika memang terdapat peserta dan tersedia anggaran pembinaan, mengapa proses pelatihan dan pembinaan yang sistematis tidak terlihat secara nyata?
Menurut berbagai keluhan yang berkembang di masyarakat, sejumlah peserta bahkan disebut baru dipanggil menjelang pelaksanaan MTQ tanpa melalui tahapan pembinaan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa persiapan dilakukan secara mendadak, padahal pembentukan seorang qari, qariah, hafiz, maupun hafizah membutuhkan waktu yang panjang, pendampingan yang konsisten, dan program pembinaan yang berkelanjutan.
Masyarakat menilai bahwa prestasi tidak mungkin lahir dari proses yang instan. Daerah-daerah yang berhasil mencetak prestasi di bidang MTQ umumnya memiliki sistem pembinaan yang berjalan sepanjang tahun, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Mereka secara serius melakukan penjaringan bibit, pelatihan rutin, pemusatan latihan, hingga evaluasi berkala terhadap kemampuan peserta.
Karena itu, yang menjadi pertanyaan besar saat ini adalah: di mana sebenarnya letak persoalan yang menyebabkan pembinaan MTQ di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak berjalan optimal?
Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memang kurang peduli dan tidak memberikan dukungan anggaran yang memadai kepada LPTQ untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan?
Ataukah Pemerintah Daerah sebenarnya telah mengalokasikan dan memberikan dukungan anggaran, namun program pembinaan yang seharusnya dilaksanakan oleh LPTQ tidak berjalan sebagaimana mestinya?
Pertanyaan ini penting dijawab secara terbuka demi menghindari berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Sebab apabila pemerintah daerah tidak memberikan dukungan yang memadai, maka hal tersebut merupakan bentuk kelalaian terhadap pembangunan sumber daya manusia di bidang keagamaan. Namun apabila dukungan anggaran telah diberikan, maka publik juga berhak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan, program apa saja yang telah dilaksanakan, serta sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh para calon peserta MTQ.
Masyarakat tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Namun masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan. Sebab sangat sulit dipahami apabila setiap tahun berbicara tentang target prestasi MTQ, sementara di sisi lain banyak anak-anak asli Tanimbar mengaku tidak pernah mendapatkan pembinaan yang memadai sebelum perlombaan berlangsung.
Yang lebih memprihatinkan, banyak masyarakat melihat bahwa keterlibatan putra-putri asli Tanimbar dalam kontingen MTQ tingkat provinsi masih belum maksimal. Padahal Tanimbar memiliki banyak generasi muda yang potensial untuk dibina dan dipersiapkan sejak dini. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan karena kesempatan yang seharusnya menjadi ruang pengembangan bagi anak daerah belum sepenuhnya dirasakan oleh mereka.
Masyarakat Kilon, Karatat, dan Labobar (KKL) serta berbagai elemen masyarakat lainnya berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak hanya hadir saat pelaksanaan MTQ dan acara pelepasan kontingen. Yang lebih dibutuhkan adalah keberpihakan nyata melalui dukungan anggaran, program pembinaan yang berkelanjutan, pelatihan yang terstruktur, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ.
Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan MTQ di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah Daerah dan LPTQ perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat, menjelaskan pola pembinaan yang selama ini dijalankan, menyampaikan penggunaan anggaran secara transparan, serta menyusun langkah-langkah konkret untuk membangun generasi Qur’ani dari tanah Tanimbar sendiri.
Sebab persoalan ini bukan hanya tentang lomba dan prestasi. Ini adalah tentang masa depan generasi daerah, tentang kesempatan yang harus diberikan secara adil kepada anak-anak Tanimbar, dan tentang tanggung jawab bersama untuk melahirkan qari, qariah, hafiz, dan hafizah yang tumbuh dari rahim masyarakat Tanimbar sendiri.
Tanimbar tidak kekurangan bakat. Tanimbar tidak kekurangan generasi muda yang memiliki potensi. Yang dipertanyakan masyarakat adalah apakah ada keseriusan untuk membina mereka. Karena tanpa pembinaan yang sungguh-sungguh, tanpa dukungan yang nyata, dan tanpa pengelolaan yang transparan, maka harapan untuk melihat anak-anak asli Tanimbar berdiri di panggung MTQ membawa nama daerahnya sendiri akan terus menjadi harapan yang belum sepenuhnya terwujud.
Editor : RN-BE
