DOBO, RN Today.com – Badan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru menggelar sinkronisasi data program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memperkuat intervensi pembangunan kawasan perbatasan di wilayah tersebut.
Kegiatan yang berlangsung di Dobo, Selasa (26/5/2026), itu difokuskan untuk mendorong seluruh 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru masuk kategori lokasi prioritas (lokpri) kawasan perbatasan nasional.
Kepala Badan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru, J. M. Siarukin, mengatakan sinkronisasi dilakukan untuk menyatukan seluruh program OPD agar pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan lebih terarah dan merata.
“Hari ini kami melaksanakan sinkronisasi data program dan kegiatan OPD yang ditujukan untuk mengintervensi kecamatan-kecamatan lokpri di Kabupaten Kepulauan Aru,” ujar Siarukin kepada wartawan.
Menurut dia, saat ini hanya empat kecamatan yang masuk kategori lokpri, yakni Kecamatan Sir-Sir, Aru Tengah Selatan, Aru Tengah Timur, dan Aru Selatan Timur. Padahal, seluruh wilayah Kepulauan Aru merupakan kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar seluruh kecamatan memperoleh dukungan pembangunan yang setara.
“Semua kecamatan di Aru berada di kawasan perbatasan sehingga layak mendapatkan perhatian yang sama,” katanya.
Siarukin menjelaskan, sinkronisasi tersebut juga bertujuan mengakomodasi program-program pembangunan yang belum terealisasi pada tahun 2023 dan 2024 untuk kembali diusulkan dalam agenda pembangunan berikutnya.
Menurut dia, hasil sinkronisasi program akan segera disampaikan kepada bupati dan DPRD sebagai bahan perjuangan pembangunan kawasan perbatasan Kepulauan Aru di tingkat nasional.
“Harapan kami, kawasan perbatasan benar-benar menjadi perhatian dalam setiap usulan program pembangunan nasional,” ujarnya.
Editor : RN-BE
