Ambon 26 Oktober 2026
Oleh: Bung Tomson – Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Publik Maluku (LKKP Maluku)
MALUKU, RN Today.com – Maluku masuk dalam 10 besar provinsi dengan angka pengangguran tertinggi 2026. Kalau dipikir-pikir, untung saja ada industri di Maluku Utara sehingga masyarakat pencari kerja pindah KTP menjadi penduduk Maluku Utara. Kalau tidak, mungkin saja Maluku di urutan pertama sebagai daerah dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia.
Pernyataan ini mungkin terdengar keras, tapi ini adalah data, bukan rasa.
DATA BPS TIDAK BERBOHONG
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional berada di angka 4,68%. Maluku tercatat 5,80% peringkat 8 tertinggi nasional. Pada Mei 2026, Maluku masih 5,75% peringkat 9. Tertinggi Papua 7,02%, terendah Bali 1,52%.
Bandingkan dengan tetangga kita, Maluku Utara. TPT Maluku Utara Februari 2026 hanya 4,46%, bahkan sempat 4,26% tahun 2025. Kenapa bisa lebih rendah? Karena 25,23% tenaga kerja mereka terserap di industri pengolahan dan pertambangan.
Fenomena migrasi kependudukan dari Ambon, Seram, Tual ke Weda dan Kawasi (Obi) untuk bekerja di smelter bukan lagi rahasia. Itu adalah strategi bertahan hidup anak-anak Maluku. Analisis LKKP Maluku, tanpa serapan industri di Maluku Utara, angka pengangguran Maluku bisa menembus 6,2% lebih.
Persoalan ini tentunya menimbulkan pertanyaan: “Apakah Gubernur Maluku tidak mampu jadikan Maluku sebagai daerah tujuan investor? Ataukah cuma bisa mengharapkan program pusat menyasar daerah ?
TIGA AKAR MASALAH MALUKU
LKKP Maluku melihat visi Gubernur memang perlu dipertanyakan bukan dari dokumennya, tapi dari implementasinya.
Pertama, Maluku Kalah di Sektor Formal.
Maluku Utara punya jangkar industri nikel, sedangkan Maluku tidak punya. Ekonomi kita masih bertumpu pada tiga kaki yang rapuh di antaranya perikanan tangkap tradisional, perdagangan eceran, dan belanja pegawai pemerintah. BPS sendiri mencatat tantangan kita adalah dominasi sektor primer, keterbatasan industri dan pelatihan kerja. Tanpa pabrik, tanpa industri pengolahan, lulusan baru mau kerja di mana ?
Kedua, Mismatch Pendidikan yang Mematikan.
Data BPS nasional membongkar fakta pahit, penganggur terbanyak adalah lulusan SMK 7,74%, SMA 6,23%, dan Diploma-S1-S3 6,13%. Artinya, kampus dan SMK di Maluku terus meluluskan sarjana dan tenaga terampil, tapi lapangan kerja yang butuh ijazah itu tidak tersedia di Maluku. Hasilnya? Pengangguran terdidik dan migrasi kependudukan.
Ketiga, Investasi Masih Mengharap Belas Kasihan Pusat.
Sampai hari ini, Maluku masih sangat tergantung DAK, Dana Transfer, dan Proyek Strategis Nasional. Investor swasta belum melihat Maluku sebagai tujuan, karena tiga hal belum dijawab: biaya logistik kepulauan yang mahal, kepastian lahan dan izin di wilayah pesisir dan pulau kecil, serta ketersediaan listrik dan air bersih yang kompetitif untuk industri.
SEHARUSNYA VISI BUKAN SEKADAR KATA-KATA
Jika Gubernur ingin menjawab pertanyaan publik, visi harus diterjemahkan menjadi tiga terobosan:
1. Blok Industri Perikanan Terpadu
Jangan lagi bangga hanya ekspor ikan mentah. Bangun di Seram, Tual, dan Saumlaki: cold storage raksasa, pabrik fillet, pabrik pakan ikan, dan pelabuhan ekspor langsung. Ini adalah nikel-nya Maluku.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maluku
Investor butuh insentif khusus, bukan aturan yang sama dengan Jawa. Beri tax holiday, kemudahan perizinan satu pintu yang benar-benar satu pintu, dan jaminan lahan bersih.
3. Link and Match SMK dan Politeknik Perikanan
Hentikan kurikulum yang disusun di belakang meja. Libatkan pengusaha perikanan dan logistik untuk menyusun kurikulum, agar lulusan SMK langsung terserap, bukan langsung menganggur.
Jika tiga ini tidak mampu dijalankan, maka Maluku akan terus menjadi daerah yang mengirim tenaga kerja terbaiknya untuk membangun industri di provinsi tetangga, sementara di rumah sendiri kita hanya menunggu program pusat menyasar daerah.
Editor : RN01
